Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL
Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, untuk menghapus jabatan gubernur bisa saja menyinggung Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, Jokowi maju ke Pilres 2014 saat dirinya tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Nama-nama yang muncul sebagai Capres maupun Cawapres ini kan dari kepala daerah gubernur. Ini artinya, bahkan Pak Jokowi pun (pernah) gubernur. Dengan narasi ini, Cak Imin seolah-olah (menilai) orang yang muncul dari gubernur ini enggak layak jadi presiden," kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/2).
Bahkan, Arifki menilai pernyataan Cak Imin lebih cenderung tendesius, tanpa melihat objektivitas dari fungsi pemerintahan pusat di daerah dengan kehadiran gubernur.
"Ini akan tendensius dan bernada politik ketika dimainkan di masa-masa menjelang Pemilu," lanjut Arifki.
Dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel, Senin kemarin (30/1), Cak Imin menyebut keberadaan gubernur tidak efektif. Ia lantas mengusulkan pada Pilkada nanti tidak ada pemilihan gubernur, cukup pemilihan bupati/walikota.
"Tahap awal ditiadakan (pada pilkada), target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada enggak ada (pemilihan) gubernur, hanya ada Kabupaten/Kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," kata Cak Imin.
