Forum "Investing in Nusantara Capital City" yang digelar KBRI Bandar Seri Begawan pada Senin, 30 Januari 2023/Ist
Berada di satu pulau yang sama, Brunei Darussalam memiliki kepentingan tersendiri atas ibu kota baru Nusantara (IKN), khususnya dalam hal konektivitas. Sehingga ini menjadi peluang bagi para pengusaha untuk mengembangkan sayap bisnisnya.
Kedutaan Besar RI (KBRI) Bandar Seri Begawan memfasilitasi forum investasi bagi para pengusaha Brunei yang memiliki minat terhadap IKN. Forum bertema "Investing in Nusantara Capital City" ini digelar pada Senin (30/1).
Forum ini menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pengembangan Regional dari Bappenas Dr. Ir. Himawan Hariyoga, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dari BKPM Indra Darmawan, dan Senior Vice President Divisi Underwriting Penjaminan II PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Ahmad Zaki Arifin.
Sementara peserta yang hadir antara lain CEO Baiduri Bank, CEO Standard Chartered Brunei, CEO RHB Bank, CEO Serikandi Group, dan 25 calon investor lainnya.
Secara khusus hadir pula wakil dari
sovereign wealth fund Brunei (BIA) menunjukkan ketertarikan terhadap proyek pembangunan IKN.
Himawan Hariyoga mengatakan, pembangunan IKN merupakan salah satu strategi Transformasi Ekonomi Indonesia untuk menggapai cita-cita menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia pada 2045, atau bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan.
“Insentif-insentif ini jauh lebih menarik daripada fasilitas yang saat ini tersedia untuk pelaku usaha di Indonesia," tambah Indra Darmawan.
Dalam kesempatan itu telah ditawarkan sejumlah peluang investasi dalam pembangunan IKN pada tahun 2024, seperti pembangunan 6 fasilitas kesehatan, 4 fasilitas pendidikan, 3 gedung perkantoran/ pusat bisnis, 5 kompleks campuran, dan 3 kawasan pemukiman.
Salah satu pengusaha besar di Brunei yang bergerak di bidang migas, Serikandi Group, telah menyatakan ketertarikan untuk menggarap proyek
renewable energy di IKN.
Sampai saat ini, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menerima lebih dari 70 Letter of Interest (LoI) untuk berinvestasi di IKN dari para calon investor.
Pemerintah juga menawarkan jaminan investasi di bidang infrastruktur melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, di mana mandatnya telah diperluas untuk menjamin pembangungan infrastruktur di IKN.
