Berita

Kapal Yunani pukul mundur para pencari suaka yang memasuki perairannya/Yeni Safak

Dunia

Laporan: Uni Eropa Perlakukan Pencari Suaka dengan Sangat Buruk

SABTU, 28 JANUARI 2023 | 10:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Laporan dari Dewan Pengungsi Denmark (DRC) mengungkapkan adanya praktik pukul mundur ilegal terhadap pencari suaka di perbatasan Uni Eropa (UE).

Sepanjang tahun 2022, menurut DRC, ada sekitar 5.756 insiden penolakan dengan kasar yang diterima oleh para pengungsi, dengan sekitar 12 persen anak-anak terlibat dalam insiden itu.

Menurut laporan dari Protecting Rights at Borders, penolakan itu antara lain dengan menangkap para pengungsi secara sewenang-wenang, memberikan kekerasan fisik, dan memperlakukan mereka dengan sangat buruk.


"Tampaknya jelas bahwa anggota UE terus membuat akses ke perlindungan internasional sesulit mungkin," kata pernyataan DRC, yang dimuat Yeni Safak pada Jumat (27/1).

Warga negara asing yang paling banyak menjadi korban penolakan adalah Afghanistan, Suriah, dan juga Pakistan.

Melalui video yang beredar, para migran yang mencoba masuk melalui jalur laut dengan menggunakan perahu ringkih, sering diusir dan dipukul dengan menggunakan kayu dan cara-cara lain yang tidak manusiawi agar mereka tidak memasuki perairan UE.

UE tercatat telah banyak menampung pengungsi dari Ukraina yang melarikan diri dari perang Rusia, dengan total 4,9 juta orang saat ini dilaporkan berada di negara-negara Uni Eropa.

Menurut DRC, saat ini para pejabat di perbatasan UE telah menggunkan standar ganda berdasarkan profil etnis dalam memilih para pencari suaka yang masuk ke negara mereka.

Sekretaris Jenderal DRC Charlotte Slente mengungkapkan bahwa hal tersebut telah melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Mereka berharap, dengan adanya laporan yang dikeluarkan, praktik ilegal bisa segera dihentikan.

“Ini adalah waktu yang tepat untuk menegakkan, menghormati, dan menegakkan hak-hak mereka yang berada di depan pintu Eropa, terlepas dari negara kebangsaan mereka. Semua orang berhak untuk meminta perlindungan internasional di UE," ujarnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya