Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Kerusuhan Morowali Jangan Dianggap Selesai, Politikus PKS Desak Pemerintah Usut Akar Masalahnya

JUMAT, 27 JANUARI 2023 | 10:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Permintaan Presiden Jokowi kepada aparat kepolisian untuk mencari dan menangkap provokator bentrokan di PT. Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) dinilai belum cukup. Harus ditelusuri juga akar masalah yang memicu bentrokan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) China dengan tenaga kerja lokal itu.

Sebab, bentrokan antarpekerja tidak akan terjadi bila manajemen PT GNI memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan kerja smelter.

Demikian ditegaskan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/1).

“Kita harus selesaikan akar masalah dari persoalan ini. Jangan mereduksi dan menutup mata pada persoalan yang lebih substansial dan mendasar. Jangan hanya menindak pelaku bentrokan tapi harus juga mengusut kelalaian manajemen menjalankan K3 serta mengaudit secara komprehensif kondisi smelter yang ada,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, bentrokan antarkelompok pekerja bisa saja terjadi akibat dari kondisi kerja yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengaudit secara menyeluruh kondisi smelter nikel ini untuk memastikan agar kejadian tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

“Mulanya terjadi kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja. Kemudian berlanjut menjadi bentrokan antara kelompok pekerja lokal dengan TKA yang menimbulkan tiga orang korban tewas. Belum lagi permasalahan banyaknya TKA yang ditengarai adalah pekerja kasar serta berbagai masalah hubungan industrial,” pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya