Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Kerusuhan Morowali Jangan Dianggap Selesai, Politikus PKS Desak Pemerintah Usut Akar Masalahnya

JUMAT, 27 JANUARI 2023 | 10:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Permintaan Presiden Jokowi kepada aparat kepolisian untuk mencari dan menangkap provokator bentrokan di PT. Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) dinilai belum cukup. Harus ditelusuri juga akar masalah yang memicu bentrokan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) China dengan tenaga kerja lokal itu.

Sebab, bentrokan antarpekerja tidak akan terjadi bila manajemen PT GNI memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan kerja smelter.

Demikian ditegaskan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/1).

“Kita harus selesaikan akar masalah dari persoalan ini. Jangan mereduksi dan menutup mata pada persoalan yang lebih substansial dan mendasar. Jangan hanya menindak pelaku bentrokan tapi harus juga mengusut kelalaian manajemen menjalankan K3 serta mengaudit secara komprehensif kondisi smelter yang ada,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, bentrokan antarkelompok pekerja bisa saja terjadi akibat dari kondisi kerja yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengaudit secara menyeluruh kondisi smelter nikel ini untuk memastikan agar kejadian tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

“Mulanya terjadi kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja. Kemudian berlanjut menjadi bentrokan antara kelompok pekerja lokal dengan TKA yang menimbulkan tiga orang korban tewas. Belum lagi permasalahan banyaknya TKA yang ditengarai adalah pekerja kasar serta berbagai masalah hubungan industrial,” pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya