Presiden China Xi Jinping dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos/Net
Filipina telah mengantongi sejumlah investasi dari negeri tirai bambu setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos melakukan kunjungan kenegaraannya pada awal tahun ini ke China.
Dimuat The Hong Kong Post pada Jumat (20/1), kesempatan itu telah digunakan China untuk mengucurkan investasi ke negara yang memang proyek-proyek strategisnya tengah diincar oleh China.
Dalam kunjungannya pada 3-5 Januari 2023, Marcos dan Presiden China Xi Jinping sepakat untuk melanjutkan pembicaraan mereka tentang eksplorasi minyak dan gas bersama di luar area yang tidak dipersengketakan di Laut China Selatan (LCS).
Selain itu kementerian luar negeri dari kedua negara ini juga telah menyepakati pembentukan mekanisme komunikasi masalah maritim, serta menerima proposal dari China tentang perjanjian kerjasama perikanan di wilayah LCS.
Menurut mantan Penasihat Keamanan Nasional, Clarita Carlos, masih banyak lagi kesepakatan lainnya yang disetujui oleh kedua negara, yang tidak diketahui publik, sebagai upaya dari Filipina dan China yang tengah mencapai Modus Vivendi atau perjanjian sementara, untuk meredakan ketegangan akibat konflik di LCS.
Di samping itu, Filipina yang telah melonggarkan peraturannya untuk mengizinkan 100 persen kepemilikan asing dalam proyek tenaga surya dan angin di negaranya, telah memicu sembilan perusahaan energi asal Tiongkok memutuskan untuk pindah ke negara itu dengan janji membawa 13,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 205 triliun.
Selain itu kelonggaran itu pula, telah menyebabkan banyaknya orang asing di luar perusahaan energi, yang memutuskan untuk pergi ke negara itu.
Baru-baru ini sekelompok nelayan Pambansang Lakasng Kilusang Mamamalakayang Pilipinas (Pamalakaya) telah mengeluh, karena mereka sedang merasa terancam, setelah melihat banyaknya orang Tionghoa yang berada di sekitar Laut Filipina Baratnya (WPS).
Mereka khawatir bahwa China akan mengeksploitasi perairannya yang kaya dengan cadangan minyak, gas alam dan sumber dayanya yang besar. Untuk itu kelompok nelayan itu mendesak Penasihat Keamanan Nasional (NSA), Eduardo Año untuk mengamankan dan melindungi perairannya.
"Kehadiran Milisi Maritim China (di WPS) adalah ancaman terbesar keamanan nasional saat ini, dan NSA yang baru diangkat harus memprioritaskan masalah ini," ujar jurubicara nasional Pamalakaya, Ronnel Arambulo
Menurut amatan dari
The Hong Kong Post, Filipina perlu berhati-hati atas investasi yang diberikan oleh China, karena
track record negara itu dikenal bersifat predator dan buram, yang akan menyebabkan masalah baru bagi Filipina karena utang tersembunyi.
