Berita

Seorang penjaga IRGC memegang bendera Hizbullah/Net

Dunia

Salurkan Dana untuk Hizbullah, Pengusaha Lebanon Dijatuhi Sanksi AS

RABU, 25 JANUARI 2023 | 12:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Selasa (24/1) menjatuhkan sanksi kepada seorang pria Lebanon karena perusahaan miliknya diduga menyalurkan uang ke Hizbullah yang didukung Iran.

Salah satu orang yang terkena sanksi, Hassan Moukalled, disebut memainkan peran kunci dalam memungkinkan Hizbullah untuk mengeksploitasi dan memperburuk krisis ekonomi Lebanon.

Moukalled dituduh berurusan dengan pejabat keuangan senior Hizbullah yang terkena sanksi, Muhammad Qasir. Ia juga terlibat kesepakatan bisnis dengan Rusia.


Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menilai Moukalled sebagai seorang pengusaha oportunistik yang mengeksploitasi penduduk Lebanon yang telah menderita.

"Ia  secara finansial mendukung organisasi teroris Hizbullah, dan bahkan membantu mengamankan senjata,” katanya seperti dikutip dari AFP, Rabu (25/1).

Moukalled, yang memiliki lebih dari 53.000 pengikut di Twitter, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin redaksi ekonomi immarwaiktissad.com, greenarea.me, dan russia-now.com.

Kedua putra Moukalled, Rayyan dan Rani, juga dikenai sanksi pada Selasa. Ini adalah bulan ketiga berturut-turut pemerintahan Biden mengeluarkan serangkaian sanksi terkait Hizbullah.

Bulan lalu, tiga individu dan dua perusahaan di Lebanon disanksi karena menyediakan layanan keuangan dan senjata kepada kelompok yang didukung Iran.

Dan pada bulan November, anggota jaringan penyelundupan minyak internasional yang memfasilitasi perdagangan minyak dan menghasilkan pendapatan untuk Hizbullah dan Pasukan Quds Iran juga dikenai sanksi.

AS dan negara-negara Barat telah memasukkan Hizbullah ke dalam daftar hitam selama beberapa dekade, dan beberapa negara Teluk mengikutinya dalam beberapa tahun terakhir.

Pekan lalu, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan pemerintahan Biden berpandangan jernih tentang ancaman yang ditimbulkan Hizbullah ke Lebanon dan akan terus bekerja untuk melawan dan memerangi pengaruh kelompok itu di negara yang dilanda krisis itu.

“Karena korupsi menggerogoti pertumbuhan ekonomi dan kemampuan individu untuk menafkahi keluarga mereka, Amerika Serikat berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang mengeksploitasi posisi istimewa mereka untuk keuntungan pribadi,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme Brian Nelson.

“Hari ini, Departemen Keuangan mengambil tindakan terhadap penukar uang yang korup, yang rekayasa keuangannya secara aktif mendukung dan memungkinkan Hizbullah dan kepentingannya dengan mengorbankan rakyat dan ekonomi Lebanon," ujarnya.

Departemen Keuangan mengatakan bisnis layanan uang Moukalled, CTEX Exchange, didirikan tahun lalu sebagai perusahaan depan keuangan di Beirut untuk Hizbullah.

"Perusahaan menerima lisensi dari Bank Sentral Lebanon untuk mentransfer uang di Lebanon dan luar negeri, dan dalam setahun, perusahaan telah memperoleh pangsa pasar yang signifikan dalam sektor transfer mata uang Lebanon dan dilaporkan mengumpulkan jutaan dolar AS untuk Bank Sentral Lebanon," kata departemen tersebut.

Menurut Departemen Keuangan, perusahaan milik Moukalled memberikan dolar AS kepada lembaga Hizbullah dan merekrut penukar uang yang setia kepada kelompok itu.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya