Berita

Seorang penjaga IRGC memegang bendera Hizbullah/Net

Dunia

Salurkan Dana untuk Hizbullah, Pengusaha Lebanon Dijatuhi Sanksi AS

RABU, 25 JANUARI 2023 | 12:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Selasa (24/1) menjatuhkan sanksi kepada seorang pria Lebanon karena perusahaan miliknya diduga menyalurkan uang ke Hizbullah yang didukung Iran.

Salah satu orang yang terkena sanksi, Hassan Moukalled, disebut memainkan peran kunci dalam memungkinkan Hizbullah untuk mengeksploitasi dan memperburuk krisis ekonomi Lebanon.

Moukalled dituduh berurusan dengan pejabat keuangan senior Hizbullah yang terkena sanksi, Muhammad Qasir. Ia juga terlibat kesepakatan bisnis dengan Rusia.


Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menilai Moukalled sebagai seorang pengusaha oportunistik yang mengeksploitasi penduduk Lebanon yang telah menderita.

"Ia  secara finansial mendukung organisasi teroris Hizbullah, dan bahkan membantu mengamankan senjata,” katanya seperti dikutip dari AFP, Rabu (25/1).

Moukalled, yang memiliki lebih dari 53.000 pengikut di Twitter, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin redaksi ekonomi immarwaiktissad.com, greenarea.me, dan russia-now.com.

Kedua putra Moukalled, Rayyan dan Rani, juga dikenai sanksi pada Selasa. Ini adalah bulan ketiga berturut-turut pemerintahan Biden mengeluarkan serangkaian sanksi terkait Hizbullah.

Bulan lalu, tiga individu dan dua perusahaan di Lebanon disanksi karena menyediakan layanan keuangan dan senjata kepada kelompok yang didukung Iran.

Dan pada bulan November, anggota jaringan penyelundupan minyak internasional yang memfasilitasi perdagangan minyak dan menghasilkan pendapatan untuk Hizbullah dan Pasukan Quds Iran juga dikenai sanksi.

AS dan negara-negara Barat telah memasukkan Hizbullah ke dalam daftar hitam selama beberapa dekade, dan beberapa negara Teluk mengikutinya dalam beberapa tahun terakhir.

Pekan lalu, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan pemerintahan Biden berpandangan jernih tentang ancaman yang ditimbulkan Hizbullah ke Lebanon dan akan terus bekerja untuk melawan dan memerangi pengaruh kelompok itu di negara yang dilanda krisis itu.

“Karena korupsi menggerogoti pertumbuhan ekonomi dan kemampuan individu untuk menafkahi keluarga mereka, Amerika Serikat berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang mengeksploitasi posisi istimewa mereka untuk keuntungan pribadi,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme Brian Nelson.

“Hari ini, Departemen Keuangan mengambil tindakan terhadap penukar uang yang korup, yang rekayasa keuangannya secara aktif mendukung dan memungkinkan Hizbullah dan kepentingannya dengan mengorbankan rakyat dan ekonomi Lebanon," ujarnya.

Departemen Keuangan mengatakan bisnis layanan uang Moukalled, CTEX Exchange, didirikan tahun lalu sebagai perusahaan depan keuangan di Beirut untuk Hizbullah.

"Perusahaan menerima lisensi dari Bank Sentral Lebanon untuk mentransfer uang di Lebanon dan luar negeri, dan dalam setahun, perusahaan telah memperoleh pangsa pasar yang signifikan dalam sektor transfer mata uang Lebanon dan dilaporkan mengumpulkan jutaan dolar AS untuk Bank Sentral Lebanon," kata departemen tersebut.

Menurut Departemen Keuangan, perusahaan milik Moukalled memberikan dolar AS kepada lembaga Hizbullah dan merekrut penukar uang yang setia kepada kelompok itu.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya