Berita

Direktur Riset dan Program Algoritma Research and Consuting, Fajar Nursahid/RMOL

Politik

Algoritma Catat Kepuasan ke Jokowi-Maruf Tinggi, tapi 76,9 Persen Tidak Setuju Tunda Pemilu

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 16:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama 3 tahun terakhir dicatat puas. Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.

Konklusi tersebut tercatat dalam hasil survei terbaru Algoritma Research and Consulting pada medio 19 hingga 30 Desember 2022.

Direktur Riset dan Program Algoritma Research and Consulting, Fajar Nursahid menjelaskan, secara umum kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin di periode kedua ini tercatat di atas 50 persen.


"Sebanyak 61,3 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf selama 3 tahun terakhir," ujar Fajar dalam acara rilis survei Algoritma Research and Consulting di Tamarin Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1).

Sementara sisanya, disebutkan Fajar, ada sebanyak 24,0 persen menjawab biasa saja untuk kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

"Adapun sebanyak 12,1 persen (publik yang menjadi responden) merasa tidak puas," sambungnya membeberkan.

Namun jika dirinci, Fajar mengurai bahwa program pemeritahan Jokowi-Maruf yang dinilai berhasil oleh publik hanya soal pembangunan infrastruktur. Sementara, program perekonomian seperti KUR dan pengembangan UMKM dinilai sebagai program yang tidak berhasil atau gagal.

"Pembangunan infrastruktur 38,2 persen dianggap berhasil. Tapi program perekonomian (KUR dan UMKM) dianggap gagal oleh 13 persen responden," urai Fajar.

Kaitannya dengan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf itu, Algoritma mencatat adanya penolakan yang cukup tinggi dari publik terhadap realisasi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ada sebanyak 76,9 persen publik tidak setuju dengan penundaan pemilu, sementara yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden adalah 65,8 persen," demikian Fajar menambahkan.

Survei Algoritma Research and Consuting ini memiliki margin of error kurang lebih sebesar 3 persen, pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Sebanyak 1.214 responden yang terlibat dalam survei ini diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 66 enumerator. 

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya