Berita

Direktur Riset dan Program Algoritma Research and Consuting, Fajar Nursahid/RMOL

Politik

Algoritma Catat Kepuasan ke Jokowi-Maruf Tinggi, tapi 76,9 Persen Tidak Setuju Tunda Pemilu

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 16:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama 3 tahun terakhir dicatat puas. Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.

Konklusi tersebut tercatat dalam hasil survei terbaru Algoritma Research and Consulting pada medio 19 hingga 30 Desember 2022.

Direktur Riset dan Program Algoritma Research and Consulting, Fajar Nursahid menjelaskan, secara umum kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin di periode kedua ini tercatat di atas 50 persen.


"Sebanyak 61,3 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf selama 3 tahun terakhir," ujar Fajar dalam acara rilis survei Algoritma Research and Consulting di Tamarin Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1).

Sementara sisanya, disebutkan Fajar, ada sebanyak 24,0 persen menjawab biasa saja untuk kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

"Adapun sebanyak 12,1 persen (publik yang menjadi responden) merasa tidak puas," sambungnya membeberkan.

Namun jika dirinci, Fajar mengurai bahwa program pemeritahan Jokowi-Maruf yang dinilai berhasil oleh publik hanya soal pembangunan infrastruktur. Sementara, program perekonomian seperti KUR dan pengembangan UMKM dinilai sebagai program yang tidak berhasil atau gagal.

"Pembangunan infrastruktur 38,2 persen dianggap berhasil. Tapi program perekonomian (KUR dan UMKM) dianggap gagal oleh 13 persen responden," urai Fajar.

Kaitannya dengan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf itu, Algoritma mencatat adanya penolakan yang cukup tinggi dari publik terhadap realisasi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ada sebanyak 76,9 persen publik tidak setuju dengan penundaan pemilu, sementara yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden adalah 65,8 persen," demikian Fajar menambahkan.

Survei Algoritma Research and Consuting ini memiliki margin of error kurang lebih sebesar 3 persen, pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Sebanyak 1.214 responden yang terlibat dalam survei ini diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 66 enumerator. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya