Berita

Jaringan Masyarakat Antikorupsi (Jamak) meminta KPK serius usut kasus dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta/Net

Nusantara

Aktivis Jatim Minta KPK Tidak Gamang Usut Dugaan Korupsi Bansos DKI

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 15:49 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus rasuah menuai apresiasi dari puluhan aktivis antikorupsi Jawa Timur yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Antikorupsi (Jamak).

Salah satunya soal operasi tangkap tangan wakil ketua DPRD terkait suap dana hibah. Meski begitu, mereka juga meminta KPK membongkar dugaan korupsi di wilayah lain, seperti dugaan korupsi bansos Covid-19 di DKI Jakarta.

"KPK jangan hanya bidik hibah Provinsi Jawa Timur, bongkar juga kasus korupsi DKI Jakarta," kata aktivis Jamak, Ridwan dalam keterangannya, Senin (23/1).


Selain itu, Ridwan juga menyinggung penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Ia berharap lembaga pimpinan Firli Bahuri ini bisa menjawab berbagai keraguan masyarakat soal dugaan kasus tersebut yang dituding terlalu politis.

"KPK sudah menunjukkan taringnya dengan penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan kasus hibah Jatim. Tapi mengapa Formula E Jakarta dan bansos DKI seolah gamang? Jangan terpengaruh pada opini atau tekanan apa pun," tandasnya.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya