Berita

Perdana Menteri Narendra Modi /Net

Dunia

India Blokir Penayangan Dokumenter BBC tentang Perdana Menteri Narendra Modi

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 07:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Film dokumenter yang menyoroti kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat 2022 yang dirilis BBC, kemungkinan besar tidak akan bisa tayang di India.

Penasihat pemerintah Kanchan Gupta mengumumkan bahwa negara telah memblokir penayangan film dokumenter itu, termasuk berbagi klipnya di media sosial.

"Pemerintah telah menggunakan kekuatan darurat yang tersedia di bawah aturan teknologi informasi," kata Gupta di Twitter pada Sabtu, seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/1).


"Meskipun BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, video tersebut tersedia di beberapa saluran YouTube," ujarnya.

Gupta menambahkan, pemerintah juga telah memerintahkan Twitter untuk memblokir lebih dari 50 tweet dengan tautan ke film dokumenter tersebut, juga meminta YouTube untuk memblokir unggahan apa pun.

"Kedua platform telah mematuhi," katanya.

Modi menjabat sebagai kepala menteri negara bagian barat Gujarat ketika wilayah itu dilanda kerusuhan komunal, yang menurut pemerintah menewaskan lebih dari 1.000 orang yang kebanyakan dari mereka adalah umat Muslim.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan jumlah korban tewas setidaknya dua kali lipat dari jumlah resmi.

Kekerasan meletus setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar dan menewaskan 59 orang.

Modi sendiri membantah tuduhan bahwa dia gagal menghentikan kerusuhan.

Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung mengatakan dalam laporan setebal 541 halaman pada tahun 2012 bahwa mereka tidak menemukan bukti untuk menuntut Modi.

Dia kemudian menjadi ketua Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata, yang dia pimpin untuk berkuasa dalam pemilihan umum pada tahun 2014, mengamankan masa jabatan kedua pada tahun 2019.

Pekan lalu, seorang wakil dari kementerian luar negeri India menyebut dokumenter BBC sebagai "propaganda" yang dimaksudkan untuk mendorong narasi yang didiskreditkan.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya