Berita

Perdana Menteri Narendra Modi /Net

Global

India Blokir Penayangan Dokumenter BBC tentang Perdana Menteri Narendra Modi

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 07:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Film dokumenter yang menyoroti kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat 2022 yang dirilis BBC, kemungkinan besar tidak akan bisa tayang di India.

Penasihat pemerintah Kanchan Gupta mengumumkan bahwa negara telah memblokir penayangan film dokumenter itu, termasuk berbagi klipnya di media sosial.

"Pemerintah telah menggunakan kekuatan darurat yang tersedia di bawah aturan teknologi informasi," kata Gupta di Twitter pada Sabtu, seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/1).


"Meskipun BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, video tersebut tersedia di beberapa saluran YouTube," ujarnya.

Gupta menambahkan, pemerintah juga telah memerintahkan Twitter untuk memblokir lebih dari 50 tweet dengan tautan ke film dokumenter tersebut, juga meminta YouTube untuk memblokir unggahan apa pun.

"Kedua platform telah mematuhi," katanya.

Modi menjabat sebagai kepala menteri negara bagian barat Gujarat ketika wilayah itu dilanda kerusuhan komunal, yang menurut pemerintah menewaskan lebih dari 1.000 orang yang kebanyakan dari mereka adalah umat Muslim.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan jumlah korban tewas setidaknya dua kali lipat dari jumlah resmi.

Kekerasan meletus setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar dan menewaskan 59 orang.

Modi sendiri membantah tuduhan bahwa dia gagal menghentikan kerusuhan.

Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung mengatakan dalam laporan setebal 541 halaman pada tahun 2012 bahwa mereka tidak menemukan bukti untuk menuntut Modi.

Dia kemudian menjadi ketua Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata, yang dia pimpin untuk berkuasa dalam pemilihan umum pada tahun 2014, mengamankan masa jabatan kedua pada tahun 2019.

Pekan lalu, seorang wakil dari kementerian luar negeri India menyebut dokumenter BBC sebagai "propaganda" yang dimaksudkan untuk mendorong narasi yang didiskreditkan.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya