Berita

Perdana Menteri Narendra Modi /Net

Dunia

India Blokir Penayangan Dokumenter BBC tentang Perdana Menteri Narendra Modi

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 07:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Film dokumenter yang menyoroti kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat 2022 yang dirilis BBC, kemungkinan besar tidak akan bisa tayang di India.

Penasihat pemerintah Kanchan Gupta mengumumkan bahwa negara telah memblokir penayangan film dokumenter itu, termasuk berbagi klipnya di media sosial.

"Pemerintah telah menggunakan kekuatan darurat yang tersedia di bawah aturan teknologi informasi," kata Gupta di Twitter pada Sabtu, seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/1).


"Meskipun BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, video tersebut tersedia di beberapa saluran YouTube," ujarnya.

Gupta menambahkan, pemerintah juga telah memerintahkan Twitter untuk memblokir lebih dari 50 tweet dengan tautan ke film dokumenter tersebut, juga meminta YouTube untuk memblokir unggahan apa pun.

"Kedua platform telah mematuhi," katanya.

Modi menjabat sebagai kepala menteri negara bagian barat Gujarat ketika wilayah itu dilanda kerusuhan komunal, yang menurut pemerintah menewaskan lebih dari 1.000 orang yang kebanyakan dari mereka adalah umat Muslim.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan jumlah korban tewas setidaknya dua kali lipat dari jumlah resmi.

Kekerasan meletus setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar dan menewaskan 59 orang.

Modi sendiri membantah tuduhan bahwa dia gagal menghentikan kerusuhan.

Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung mengatakan dalam laporan setebal 541 halaman pada tahun 2012 bahwa mereka tidak menemukan bukti untuk menuntut Modi.

Dia kemudian menjadi ketua Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata, yang dia pimpin untuk berkuasa dalam pemilihan umum pada tahun 2014, mengamankan masa jabatan kedua pada tahun 2019.

Pekan lalu, seorang wakil dari kementerian luar negeri India menyebut dokumenter BBC sebagai "propaganda" yang dimaksudkan untuk mendorong narasi yang didiskreditkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Jamaika Nilai Otonomi Sahara Maroko Solusi Paling Layak Ditempuh

Jumat, 25 September 2026 | 10:16

Dibayangi Ketidakpastian Global, Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Jumat, 25 September 2026 | 10:15

Wacana Pileg dan Pilpres Dipisah, Pengamat Ingatkan Konsekuensi Konstitusional

Jumat, 25 September 2026 | 10:06

KPK Telusuri Aset TPPU Milik Walikota Madiun Maidi, Periksa Sejumlah Saksi

Jumat, 25 September 2026 | 09:58

Syahganda Nazar Gunduli Kepala dan Umrah Jika Gibran Didiskualifikasi MK

Jumat, 25 September 2026 | 09:50

Impor Produk Halal Capai 31 Miliar Dolar AS, Indonesia Kejar Pasar Global

Jumat, 25 September 2026 | 09:48

IHSG Kembali Menguat, Tembus Level 6.300

Jumat, 25 September 2026 | 09:34

Gibran Masih Bocil, Lebih Cocok Jadi Camat Ketimbang Wakil Presiden

Jumat, 25 September 2026 | 09:30

Prabowo Bangga Indonesia Raih Emas Pertama di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 09:28

Bertemu Trump, Xi Jinping Ingatkan Bahaya Jebakan Thucydides

Jumat, 25 September 2026 | 09:00

Selengkapnya