Berita

Perdana Menteri Narendra Modi /Net

Dunia

India Blokir Penayangan Dokumenter BBC tentang Perdana Menteri Narendra Modi

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 07:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Film dokumenter yang menyoroti kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat 2022 yang dirilis BBC, kemungkinan besar tidak akan bisa tayang di India.

Penasihat pemerintah Kanchan Gupta mengumumkan bahwa negara telah memblokir penayangan film dokumenter itu, termasuk berbagi klipnya di media sosial.

"Pemerintah telah menggunakan kekuatan darurat yang tersedia di bawah aturan teknologi informasi," kata Gupta di Twitter pada Sabtu, seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/1).


"Meskipun BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, video tersebut tersedia di beberapa saluran YouTube," ujarnya.

Gupta menambahkan, pemerintah juga telah memerintahkan Twitter untuk memblokir lebih dari 50 tweet dengan tautan ke film dokumenter tersebut, juga meminta YouTube untuk memblokir unggahan apa pun.

"Kedua platform telah mematuhi," katanya.

Modi menjabat sebagai kepala menteri negara bagian barat Gujarat ketika wilayah itu dilanda kerusuhan komunal, yang menurut pemerintah menewaskan lebih dari 1.000 orang yang kebanyakan dari mereka adalah umat Muslim.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan jumlah korban tewas setidaknya dua kali lipat dari jumlah resmi.

Kekerasan meletus setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar dan menewaskan 59 orang.

Modi sendiri membantah tuduhan bahwa dia gagal menghentikan kerusuhan.

Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung mengatakan dalam laporan setebal 541 halaman pada tahun 2012 bahwa mereka tidak menemukan bukti untuk menuntut Modi.

Dia kemudian menjadi ketua Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata, yang dia pimpin untuk berkuasa dalam pemilihan umum pada tahun 2014, mengamankan masa jabatan kedua pada tahun 2019.

Pekan lalu, seorang wakil dari kementerian luar negeri India menyebut dokumenter BBC sebagai "propaganda" yang dimaksudkan untuk mendorong narasi yang didiskreditkan.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Puan Harap Korban Banjir Sumatera Peroleh Penanganan Baik

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:10

Bantuan Kemensos Telah Terdistribusikan ke Wilayah Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:00

Prabowo Bantah Rambo Podium

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:59

Pansus Illegal Logging Dibahas Usai Penanganan Bencana Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:39

BNN Kirim 2.000 Paket Sembako ke Korban Banjir Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:18

Bahlil Sebut Golkar Bakal Dukung Prabowo di 2029

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:03

Banjir Sumatera jadi Alarm Keras Rawannya Kondisi Ekologis

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:56

UEA Berpeluang Ikuti Langkah Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:47

Media Diajak Kawal Transformasi DPR Lewat Berita Berimbang

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:18

AMAN Raih Dua Penghargaan di Ajang FIABCI Award 2025

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:15

Selengkapnya