Berita

Thulani Maseko/Net

Dunia

Dikenal Kritis Terhadap Pemerintah, Tokoh Oposisi Eswatini Ditembak Mati di Kediaman

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 06:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Nasib tragis dialami politisi oposisi terkemuka sekaligus pengacara hak asasi manusia Kerajaan Eswatini, Thulani Maseko, yang tewas ditembak orang tak dikenal.

Juru bicara oposisi Sikelela Dlamini mengatakan pada Minggu (22/1) bahwa Maseko tewas saat orang- orang bersenjata menyerang ke kediamannya, beberapa jam setelah raja absolut negara itu menantang para aktivis yang menentang pemerintahannya.

"Thulani Maseko ditembak mati pada Sabtu malam oleh penyerang tak dikenal di Luhleko, sekitar 50 kilometer (30 mil) dari ibu kota Mbabane," kata Dlamini, seperti dikutip dari AFP.


Jubir mengatakan dirinya diberitahu bahwa pembunuh Maseko menembaknya melalui jendela saat dia berada di dalam rumah bersama keluarganya.

"Detailnya masih sedikit (dan), karena trauma yang dialami anggota keluarganya, mereka belum siap berbicara," kata Dlamini.

Pemerintah mengirimkan ucapan belasungkawa kepada keluarga, mengatakan kematian Maseko merupakan kerugian bagi negara dan polisi sedang mencari pembunuhnya.

Maseko adalah seorang pengacara sekaligus kolumnis hak asasi manusia terkemuka di Eswatini, sebuah negara kecil di Afrika bagian selatan,  yang memiliki pertarungan pengadilan yang tertunda dengan Raja Mswati III untuk mengganti nama negara.

Nama negara itu sebelumnya diubah dari Swaziland menjadi Eswatini untuk memperingati 50 tahun kemerdekaannya dari Inggris pada 2018. Tetapi Maseko berpendapat bahwa raja tidak mengikuti konstitusi dalam prosesnya.

Pada tahun 2014 Maseko dan editor majalah The Nation Bheki Makhubu dipenjara karena menghina pengadilan atas artikel-artikel yang mengkritik pemerintah dan peradilan.

Maseko adalah pendiri MSF, sebuah koalisi partai oposisi, asosiasi dan gereja.

Kematiannya terjadi hanya beberapa jam setelah Raja Mswati menantang para aktivis yang berjuang untuk mengakhiri monarki absolut terakhir di Afrika. Ia mengatakan orang tidak boleh meneteskan air mata dan mengeluh tentang tentara bayaran yang membunuh mereka.

"Orang-orang ini memulai kekerasan terlebih dahulu, tetapi ketika negara melakukan tindakan keras terhadap mereka atas tindakan mereka, mereka membuat banyak keributan menyalahkan Raja Mswati karena membawa tentara bayaran," kata Raja Mswati.

Pekan lalu, Jaringan Solidaritas Swaziland (SSN) menuduh raja menyewa tentara bayaran, terutama Afrikaner kulit putih dari negara tetangga Afrika Selatan, untuk membantu pasukan keamanan Eswatini menekan oposisi yang meningkat terhadap rezimnya yang menindas.

Namun juru bicara pemerintah Alpheous Nxumalo mengatakan pemerintah tidak menyewa pembunuh bayaran.

Kelompok hak asasi Freedom Under Law, yang beroperasi di seluruh Afrika bagian selatan, menuding pemerintah menjadi dalang pembunuhan Maseko.

"Entah bagaimana kabar mengejutkan bahwa Thulani Maseko telah ditembak mati dengan darah dingin tidaklah mengejutkan," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Seorang pengacara hak asasi manusia yang tak henti-hentinya dan tak kenal takut, pengkritik rezim yang blak-blakan di Eswatini yang dicintainya, Thulani sudah terlalu lama menderita di tangan rezim yang lalai," lanjut pernyataan itu.

Raja Mswati, yang memerintah sejak 1986, kerap dituduh melakukan pelanggaran HAM. Di Eswatini, raja berhak membubarkan parlemen, pemerintah, dan mengangkat atau memberhentikan hakim, juga memimpin polisi dan tentara.

Pada Juni 2021, protes pro-demokrasi berubah menjadi kekerasan yang mengakibatkan beberapa kematian.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya