Banyak Kades Tidak Paham Wewenangnya, Perpanjangan Durasi Jabatan Perlambat Pembangunan

Permintaan kepala desa memperpanjang masa jabatannya selama 9 tahun dianggap kurang tepat. Alasannya, banyak masalah di desa yang tidak bisa dipahami oleh kepala desanya sendiri.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah berpendapat, dengan diperpanjang masa jabatannya dikhawatirkan menimbulkan masalah baru di desa yang mereka pimpin.

Dedi menuturkan permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kekeliruan cara berpikir mengenai kekuasaan desa. Sejauh ini, kata Dedi, desa merupakan wilayah terkecil yang paling lambat lakukan pembangunan.

“Sebaliknya pejabat desa banyak yang tersangkut kasus rasuah karena lebih banyak lakukan penyelewengan kekuasaan, termasuk banyaknya kasus kekerasan terjadi di desa,” tegas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/1).

Dia berpendapat, situasi ini mengindikasikan banyak kepala desa yang sebenarnya tidak memahami posisi dan wewenangnya.

“Bisa dibayangkan jika durasi berkuasa semakin panjang dalam satu periodenya, maka keterlambatan pembangunan semakin potensial terjadi,” tutupnya.