Jurubicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA/Ist
Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Aceh, Teuku Taufiqulhadi dinilai tendensius, rasis, dan nihil etika. Seharusnya, Taufiqulhadi bisa lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan.
Jurubicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, terkait seleksi Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS), Pemerintah Aceh menerima segala masukan serta saran. Hal ini demi kebaikan perbankan di Aceh.
“Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, saat ini tahapannya masih di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kita tunggu hasil fit and proper test,†kata MTA, dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (19/1).
MTA menjelaskan, setelah ada hasil fit and propert test, baru dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terkait keputusan Dirut BAS, MTA menyebutkan belum ada keputusan apapun. Karena masih dalam proses seleksi.
“Tidak ada yang salah dengan masukan agar putra daerah memimpin BAS. Tetapi ketika dia menyerang Pj Gubernur secara personal karena bukan orang Aceh, itu memperlihatkan tendensiusnya,†tegas MTA.
“Itu sama dengan dia menampar Surya Paloh yang hari ini sangat antirasisme dan primodialisme,†imbuhnya.
MTA menilai, ada tendensi mempermasalahkan Pj yang notabenenya bukan seorang putra daerah. Padahal Pj Gubernur Aceh saat ini adalah salah satu calon Pj Gubernur usulan dari DPR Aceh ke pemerintah pusat.
“Taufiqulhadi sama dengan tidak menghargai presiden sebagai kepala negara yang menugaskan seorang Pj Gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan masa transisi,†tuturnya.
Apalagi, kata MTA, secara politik hukum pemerintahan gubernur itu sebagai penasihat politik di daerah bagi semua partai politik. Menurut MTA, Taufiqulhadi lupa bagaimana terbukanya masyarakat Jember dan Lumajang Jawa Timur, ketika dia sukses menjadi anggota DPR RI dari sana.
“Kita harapkan, bagaimanapun masukan dan kritik untuk perbaikan, mari sama-sama kita hindari pernyataan-pernyataan rasis yang berpotensi bagi semua,†ujar MTA.
Ketua DPW Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, sebelumnya menilai jika Pj Gubernur putra daerah, harusnya Dirut Bank Aceh Syariah (BAS) orang Aceh.
“Saya tidak yakin, dari jutaaan orang Aceh tersebut tidak satu pun yang memenuhi kualifikasi. Baik dari segi profesionalitas maupun pemahaman Syariah,†kata Taufiqulhadi, dalam keterangan tertulis, Ahad (15/1).
