Pakistan Ajak India Berdamai, Dorong UEA Jadi Mediator

Pakistan menyerukan intervensi pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tentang Kashmir yang terus berkepanjangan dengan India.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sendiri menilai Uni Emirat Arab (UEA) tepat untuk dijadikan penengah. Lantaran negara Teluk itu memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik dengan Pakistan maupun India.

Selain itu, UEA juga pernah berperan dalam menengahi gencatan senjata yang diikuti dengan pertukaran surat antara kedua perdana menteri untuk meredakan ketegangannya.

Hal itu disampaikan Sharif dalam wawancaranya dengan Al Arabiya yang disiarkan pada Selasa (17/1).

Dalam wawancaranya, Sharif menyampaikan pesan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan pembicaraan dari hati ke hati.

"Pesan saya kepada kepemimpinan India dan Perdana Menteri Narendra Modi adalah mari kita duduk di meja dan melakukan pembicaraan serius dan tulus untuk menyelesaikan masalah kita yang membara, seperti Kashmir," kata Sharif.

Menurutnya, tiga perang yang terjadi pada 1948, 1965, dan 1971 antara kedua negara telah membawa lebih banyak kesengsaraan, kemiskinan, dan pengangguran yang meluas bagi rakyat.

“Kami ingin mengentaskan kemiskinan, mencapai kemakmuran, dan memberikan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan kepada rakyat kami, dan tidak menyia-nyiakan sumber daya kami untuk bom dan amunisi,” tambahnya.

Namun dalam menyerukan perdamaian ini, Islamabad meminta untuk meninjau kembali keputusan 5 Agustus 2019 atas pencabutan status khusus yang diberikan India, dan penyelesaian akhir dari sengketa Kashmir. Sebab, menurut Islamabad, kondisi ham di Kashmir terus memburuk setelah dikelola India.

Menanggapi hal tersebut Menteri Urusan Luar Negeri, S Jaishankar menegaskan, dialog dengan Pakistan hanya dapat dilakukan setelah teror jihadis yang sering menyerang negaranya dibasmi.

Islamabad dan New Delhi telah lama terlibat dalam perselisihan baik di udara atau tanahnya, terutama dalam masalah Jammu dan Kashmir yang terus menjadi pelik.