Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule/RMOL

Politik

ProDEM: Bentrokan Pekerja di Morowali Terjadi karena Jokowi Khianati Amanat Konstitusi

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 10:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Insiden kerusuhan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dan pekerja Indonesia di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah tidak akan terjadi jika pemerintah menjalankan amanat konstitusi.

Begitu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Selasa (17/1).

"Pasal 33 UUD 1945 mengatakan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Ibu Pertiwi yang dikuasai oleh negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Bukan justru dikuasai asing dan aseng,” tegas Iwan Sumule.


Iwan menyebut, sejak awal telah memprediksi kedatangan TKA China ke Morowali untuk digunakan sebagai pekerja kasar atau nonskill. Perlakuan diskriminatif itu bisa memicu bentrokan lantaran tidak memprioritaskan warga Indonesia itu sendiri.

“Tidak adanya keberpihakan terhadap para pekerja atau buruh tambang dan terjadinya kesenjangan, juga perlakuan diskriminatif ini memicu bentrokan,” sesalnya.

Atas dasar itu, Iwan meminta pemerintah menaati amanat konstitusi bahwa kekayaan alam Indonesia yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk kemakmuran warga negara lain.

“Nasionalisasi dan menjalankan amanah konstitusi adalah solusi untuk mencegah hal serupa terjadi. Dan kekayaan alam kita bisa sebesar-besarnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya