Berita

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar/Net

Politik

PHK Massal Intai Indonesia, Cak Imin Dorong Pemerintah Atasi Gejolak Sosial

SENIN, 16 JANUARI 2023 | 19:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ancaman PHK masal yang diprediksi muncul imbas guncangan di sektor industri alas kaki, furnitur dan tekstil di Jawa Barat perlu diwaspadai pemerintah. Bisa saja, ancaman tersebut merembet ke daerah lain jika tidak diantisipasi dengan baik.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada pemerintah untuk  segera mengambil kebijakan tepat dalam mengatasi ancaman munculnya gejolak sosial yang diakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Cak Imin, Senin (16/1).

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Cak Imin, Senin (16/1).

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil berbagai kebijakan terhadap ancaman PHK yang akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

"Saat ini serapan angkatan kerja hanya berkisar 2,9 juta tenaga kerja, kondisi ini dapat terjadi dengan syarat kondisi perekonomian normal dan stabil,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengkhawatirkan tingginya angka pengangguran akibat PHK massal ini akan muncul bebagai permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Terutama meningkatnya ancaman kejahatan karena tekanan ekonomi.

"Masalah ekonomi itu sangat rentan terhadap meningkatkan jumlah kriminalitas. Ketika angka pengangguran itu meningkat jelas sangat mengkhatirkan terhadap gejolak sosial," demikian Cak Imin.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya