Berita

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar/Net

Politik

PHK Massal Intai Indonesia, Cak Imin Dorong Pemerintah Atasi Gejolak Sosial

SENIN, 16 JANUARI 2023 | 19:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ancaman PHK masal yang diprediksi muncul imbas guncangan di sektor industri alas kaki, furnitur dan tekstil di Jawa Barat perlu diwaspadai pemerintah. Bisa saja, ancaman tersebut merembet ke daerah lain jika tidak diantisipasi dengan baik.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada pemerintah untuk  segera mengambil kebijakan tepat dalam mengatasi ancaman munculnya gejolak sosial yang diakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Cak Imin, Senin (16/1).

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Cak Imin, Senin (16/1).

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil berbagai kebijakan terhadap ancaman PHK yang akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

"Saat ini serapan angkatan kerja hanya berkisar 2,9 juta tenaga kerja, kondisi ini dapat terjadi dengan syarat kondisi perekonomian normal dan stabil,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengkhawatirkan tingginya angka pengangguran akibat PHK massal ini akan muncul bebagai permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Terutama meningkatnya ancaman kejahatan karena tekanan ekonomi.

"Masalah ekonomi itu sangat rentan terhadap meningkatkan jumlah kriminalitas. Ketika angka pengangguran itu meningkat jelas sangat mengkhatirkan terhadap gejolak sosial," demikian Cak Imin.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bursa Asia Ambruk, Saham Teknologi Berguguran

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:30

Nasdaq Tertekan, Investor Wall Street Waspadai Inflasi AS

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:17

Bidik Pasar Modal, Dua BUMD DKI Konsultasikan Rencana IPO ke OJK

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:06

Delta Tunda Penerbangan ke Arab Saudi Usai Serangan Riyadh hingga 2027

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:46

Logam Mulia Tertekan Dolar Jelang Rilis Inflasi Amerika Serikat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:29

Pasar Eropa Hijau Didorong Saham Perbankan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:13

Drone Seeder Solusi Reklamasi Lahan Pascatambang, SOP Masih Digodok

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:56

Republik Konoha dan Krisis Ketiga

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:23

Olahan Sagu Inovasi TEP IPB University Ramaikan Festival Kali Maro IV Merauke

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:57

Ijazah bagi Kekuasaan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:27

Selengkapnya