Berita

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar/Net

Politik

PHK Massal Intai Indonesia, Cak Imin Dorong Pemerintah Atasi Gejolak Sosial

SENIN, 16 JANUARI 2023 | 19:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ancaman PHK masal yang diprediksi muncul imbas guncangan di sektor industri alas kaki, furnitur dan tekstil di Jawa Barat perlu diwaspadai pemerintah. Bisa saja, ancaman tersebut merembet ke daerah lain jika tidak diantisipasi dengan baik.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada pemerintah untuk  segera mengambil kebijakan tepat dalam mengatasi ancaman munculnya gejolak sosial yang diakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Cak Imin, Senin (16/1).

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Cak Imin, Senin (16/1).

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil berbagai kebijakan terhadap ancaman PHK yang akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

"Saat ini serapan angkatan kerja hanya berkisar 2,9 juta tenaga kerja, kondisi ini dapat terjadi dengan syarat kondisi perekonomian normal dan stabil,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengkhawatirkan tingginya angka pengangguran akibat PHK massal ini akan muncul bebagai permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Terutama meningkatnya ancaman kejahatan karena tekanan ekonomi.

"Masalah ekonomi itu sangat rentan terhadap meningkatkan jumlah kriminalitas. Ketika angka pengangguran itu meningkat jelas sangat mengkhatirkan terhadap gejolak sosial," demikian Cak Imin.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya