Berita

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar/Net

Politik

PHK Massal Intai Indonesia, Cak Imin Dorong Pemerintah Atasi Gejolak Sosial

SENIN, 16 JANUARI 2023 | 19:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ancaman PHK masal yang diprediksi muncul imbas guncangan di sektor industri alas kaki, furnitur dan tekstil di Jawa Barat perlu diwaspadai pemerintah. Bisa saja, ancaman tersebut merembet ke daerah lain jika tidak diantisipasi dengan baik.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada pemerintah untuk  segera mengambil kebijakan tepat dalam mengatasi ancaman munculnya gejolak sosial yang diakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Cak Imin, Senin (16/1).

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Cak Imin, Senin (16/1).

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil berbagai kebijakan terhadap ancaman PHK yang akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

"Saat ini serapan angkatan kerja hanya berkisar 2,9 juta tenaga kerja, kondisi ini dapat terjadi dengan syarat kondisi perekonomian normal dan stabil,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengkhawatirkan tingginya angka pengangguran akibat PHK massal ini akan muncul bebagai permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Terutama meningkatnya ancaman kejahatan karena tekanan ekonomi.

"Masalah ekonomi itu sangat rentan terhadap meningkatkan jumlah kriminalitas. Ketika angka pengangguran itu meningkat jelas sangat mengkhatirkan terhadap gejolak sosial," demikian Cak Imin.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya