Gema Cita: Kepadatan Penduduk, jadi "PR" Pemprov DKI Hadirkan Hunian Layak Huni

Kota Jakarta sebagai kota paling padat di Indonesia dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan hunian. Keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk jelas menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (Gema Cita), Hilman Firmansyah mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta.

Untuk mengatasi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli, Hilman berharap warga diberikan akses kemudahan dalam kepemilikan hunian layak dan terjangkau dengan mengoptimalkan penyediaan rumah susun sederhana milik (Rusunami) atau rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) setiap tahunnya.

Menurut data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, tercatat ada 41 lokasi rusun, 149 blok, 82 tower, dengan kapasitas 32.378 unit.

Sejak era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk masyarakat yang mempunyai kemampuan cicilan, tapi tidak memiliki uang muka, Pemprov DKI menyediakan fasilitas pembiayaan perolehan rumah yang dikenal dengan DP nol persen.

"Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menggandeng seluruh stakeholder baik dari BUMD, BUMN, maupun swasta untuk ikut dalam program ini serta menyediakan pembiayaan terkait dana bergulir," kata Hilman dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (14/1).

Hilman juga menyarankan Pemprov DKI untuk secara optimal melakukan pembenahan penataan permukiman dan hunian agar lebih layak huni. Salah satunya upaya perbaikan sarana prasarana dan utilitas RW kumuh.

Menurut data, ada 445 RW kumuh, dan separuhnya sudah dilakukan penataan atau sebanyak 220 RW pada akhir 2022.

"Ini menjadi tanggung jawab bersama elemen masyarakat untuk mewujudkan penataan permukiman yang lebih baik," demikian Hilman.