Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron/RMOL
Dana operasional yang diterima lembaga survei Integrity, murni hasil perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Perjanjian itu, untuk mengukur kinerja Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron selama 2,5 tahun pertama kepemimpinannya.
Begitu dikatakan Direktur Integrity, Ahmad Sukron meluruskan kabar negatif dan terkesan menyudutkan komisioner KPU Kabupaten Bangkalan berkaitan aliran dana kegiatan survei oleh Abdul Latif Amin Imron yang kini terbelin kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pelaksanaan survei dilakukan atas dasar kesepakatan Integrity dengan Bupati Bangkalan untuk mengukur hasil kinerja selama 2,5 tahun masa jabatan," kata Sukron kepada wartawan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (14/1).
Sukron mengungkapkan, dia menerima dana operasional sebesar Rp 150 juta dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Moh Taufan Zairinsjah. Uang tersebut digunakan secara profesional untuk mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Bangkalan.
"Dana yang diterima oleh lembaga kami (Integrity) benar-benar digunakan secara profesional untuk kepentingan survei Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Bupati Bangkalan dan bukan untuk survei elektabilitas sebagaimana yang berkembang di media massa," jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, survei itu dilakukan pada bulan April 2021. Dan hasilnya pun sudah diserahkan ke Pemkab Bangkalan saja, bukan untuk dipublikasikannya ke masyarakat.
Terakhir, ia pun menyatakan bantahan tudingan berbagai pihak, bahwa uang untuk kegiatan survei tersebut dinikmati pula oleh komisioner KPU Kabupaten Bangkalan.
"Dengan demikian, tidak benar bahwa uang itu digunakan oleh komisioner KPU Bangkalan sebagaimana informasi yang berkembang media,"Â pungkasnya.
