Berita

Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic/Net

Dunia

Serbia: Kesepakatan Brussel Sama Menipunya dengan Kesepakatan Minsk

SABTU, 14 JANUARI 2023 | 06:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Eskalasi yang baru-baru ini meningkat antara Serbia dan Kosovo disebut-sebut ada hubungannya dengan upaya damai yang ditengahi negara-negara Barat sebelumya.

Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic pada Jumat (13/1) mengungkapkan, kesepakatan Brussel 2013 yang ditengahi Uni Eropa antara Beograd dan Kosovo sama menipunya dengan perjanjian perdamaian Minsk tahun 2014-2015 yang gagal yang dirancang untuk mengakhiri pertumpahan darah di Ukraina.

Pasukan Serbia meninggalkan Kosovo pada 1999 setelah NATO membom negara itu untuk mendukung pemberontakan bersenjata Albania. Penjaga perdamaian blok telah ditempatkan di wilayah tersebut sejak saat itu.

Kosovo kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dari Beograd pada 2008. Namun, Serbia, dengan dukungan Rusia dan China, telah menolak tekanan AS dan UE untuk mengakui kemerdekaan tersebut.  

Pejabat Serbia menuduh pihak berwenang Kosovo melanggar kesepakatan yang dimediasi Brussel dengan mengerahkan unit polisi bersenjata lengkap untuk memadamkan protes Serbia di bagian utara wilayah tersebut.

“Kami tidak terlalu senang dengan Perjanjian Brussel. Itu adalah niat baik Beograd,” kata Dacic kepada Serbia Prva TV setelah pertemuan dengan Derek Chollet, seorang penasihat di Departemen Luar Negeri AS.

“Tapi kemudian ternyata itu adalah kebohongan besar, seperti halnya Perjanjian Minsk," ujarnya.

Menurutnya, ia telah mengatakan kepada Chollet bahwa tidak ada seorang pun di Serbia yang akan menerima kemerdekaan Kosovo dan Metohija.

Ia kemudian menuntut Barat agar bisa menekan Kosovo dan memberikan jaminan untuk keselamatan warga Serbia.

Kesepakatan Minsk yang ditengahi oleh Perancis, Jerman dan Rusia dimaksudkan untuk menciptakan jalan bagi reintegrasi damai Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk ke Ukraina.

Namun, perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan, dan bahkan mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko mengakui tahun lalu bahwa kesepakatan itu memungkinkan Kyiv mengulur waktu untuk membangun kembali militer dan ekonominya.

Pernyataan itu lalu diperkuat oleh penyataan terpisah mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dan mantan Presiden Prancis Francois Hollande.

Pada akhirnya, Rusia mengutip kegagalan Kyiv untuk mengimplementasikan kesepakatan Minsk sebagai salah satu alasan untuk melancarkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari.

Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa pernyataan baru-baru ini oleh para pemimpin Barat telah menunjukkan bahwa mereka tidak berniat memenuhi bagian mana pun dari perjanjian Minsk.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan, ia dan orang-orang Serbia akan menarik pelajaran dari nasib kesepakatan Minsk.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya