Berita

Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic/Net

Global

Serbia: Kesepakatan Brussel Sama Menipunya dengan Kesepakatan Minsk

SABTU, 14 JANUARI 2023 | 06:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Eskalasi yang baru-baru ini meningkat antara Serbia dan Kosovo disebut-sebut ada hubungannya dengan upaya damai yang ditengahi negara-negara Barat sebelumya.

Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic pada Jumat (13/1) mengungkapkan, kesepakatan Brussel 2013 yang ditengahi Uni Eropa antara Beograd dan Kosovo sama menipunya dengan perjanjian perdamaian Minsk tahun 2014-2015 yang gagal yang dirancang untuk mengakhiri pertumpahan darah di Ukraina.

Pasukan Serbia meninggalkan Kosovo pada 1999 setelah NATO membom negara itu untuk mendukung pemberontakan bersenjata Albania. Penjaga perdamaian blok telah ditempatkan di wilayah tersebut sejak saat itu.


Kosovo kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dari Beograd pada 2008. Namun, Serbia, dengan dukungan Rusia dan China, telah menolak tekanan AS dan UE untuk mengakui kemerdekaan tersebut.  

Pejabat Serbia menuduh pihak berwenang Kosovo melanggar kesepakatan yang dimediasi Brussel dengan mengerahkan unit polisi bersenjata lengkap untuk memadamkan protes Serbia di bagian utara wilayah tersebut.

“Kami tidak terlalu senang dengan Perjanjian Brussel. Itu adalah niat baik Beograd,” kata Dacic kepada Serbia Prva TV setelah pertemuan dengan Derek Chollet, seorang penasihat di Departemen Luar Negeri AS.

“Tapi kemudian ternyata itu adalah kebohongan besar, seperti halnya Perjanjian Minsk," ujarnya.

Menurutnya, ia telah mengatakan kepada Chollet bahwa tidak ada seorang pun di Serbia yang akan menerima kemerdekaan Kosovo dan Metohija.

Ia kemudian menuntut Barat agar bisa menekan Kosovo dan memberikan jaminan untuk keselamatan warga Serbia.

Kesepakatan Minsk yang ditengahi oleh Perancis, Jerman dan Rusia dimaksudkan untuk menciptakan jalan bagi reintegrasi damai Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk ke Ukraina.

Namun, perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan, dan bahkan mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko mengakui tahun lalu bahwa kesepakatan itu memungkinkan Kyiv mengulur waktu untuk membangun kembali militer dan ekonominya.

Pernyataan itu lalu diperkuat oleh penyataan terpisah mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dan mantan Presiden Prancis Francois Hollande.

Pada akhirnya, Rusia mengutip kegagalan Kyiv untuk mengimplementasikan kesepakatan Minsk sebagai salah satu alasan untuk melancarkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari.

Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa pernyataan baru-baru ini oleh para pemimpin Barat telah menunjukkan bahwa mereka tidak berniat memenuhi bagian mana pun dari perjanjian Minsk.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan, ia dan orang-orang Serbia akan menarik pelajaran dari nasib kesepakatan Minsk.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya