Berita

Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic/Net

Dunia

Serbia: Kesepakatan Brussel Sama Menipunya dengan Kesepakatan Minsk

SABTU, 14 JANUARI 2023 | 06:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Eskalasi yang baru-baru ini meningkat antara Serbia dan Kosovo disebut-sebut ada hubungannya dengan upaya damai yang ditengahi negara-negara Barat sebelumya.

Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic pada Jumat (13/1) mengungkapkan, kesepakatan Brussel 2013 yang ditengahi Uni Eropa antara Beograd dan Kosovo sama menipunya dengan perjanjian perdamaian Minsk tahun 2014-2015 yang gagal yang dirancang untuk mengakhiri pertumpahan darah di Ukraina.

Pasukan Serbia meninggalkan Kosovo pada 1999 setelah NATO membom negara itu untuk mendukung pemberontakan bersenjata Albania. Penjaga perdamaian blok telah ditempatkan di wilayah tersebut sejak saat itu.


Kosovo kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dari Beograd pada 2008. Namun, Serbia, dengan dukungan Rusia dan China, telah menolak tekanan AS dan UE untuk mengakui kemerdekaan tersebut.  

Pejabat Serbia menuduh pihak berwenang Kosovo melanggar kesepakatan yang dimediasi Brussel dengan mengerahkan unit polisi bersenjata lengkap untuk memadamkan protes Serbia di bagian utara wilayah tersebut.

“Kami tidak terlalu senang dengan Perjanjian Brussel. Itu adalah niat baik Beograd,” kata Dacic kepada Serbia Prva TV setelah pertemuan dengan Derek Chollet, seorang penasihat di Departemen Luar Negeri AS.

“Tapi kemudian ternyata itu adalah kebohongan besar, seperti halnya Perjanjian Minsk," ujarnya.

Menurutnya, ia telah mengatakan kepada Chollet bahwa tidak ada seorang pun di Serbia yang akan menerima kemerdekaan Kosovo dan Metohija.

Ia kemudian menuntut Barat agar bisa menekan Kosovo dan memberikan jaminan untuk keselamatan warga Serbia.

Kesepakatan Minsk yang ditengahi oleh Perancis, Jerman dan Rusia dimaksudkan untuk menciptakan jalan bagi reintegrasi damai Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk ke Ukraina.

Namun, perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan, dan bahkan mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko mengakui tahun lalu bahwa kesepakatan itu memungkinkan Kyiv mengulur waktu untuk membangun kembali militer dan ekonominya.

Pernyataan itu lalu diperkuat oleh penyataan terpisah mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dan mantan Presiden Prancis Francois Hollande.

Pada akhirnya, Rusia mengutip kegagalan Kyiv untuk mengimplementasikan kesepakatan Minsk sebagai salah satu alasan untuk melancarkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari.

Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa pernyataan baru-baru ini oleh para pemimpin Barat telah menunjukkan bahwa mereka tidak berniat memenuhi bagian mana pun dari perjanjian Minsk.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan, ia dan orang-orang Serbia akan menarik pelajaran dari nasib kesepakatan Minsk.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Prabowo Apresiasi Rahmat Erwin Usai Raih Emas dan Pecahkan Rekor Dunia

Minggu, 27 September 2026 | 12:11

Partai Koalisi Bela Prabowo Mati-matian tapi Diam Saat Gibran Dikritik

Minggu, 27 September 2026 | 12:05

Daftar 10 Wilayah Terpanas 27 September 2026, Suhu Capai 37,4 Derajat

Minggu, 27 September 2026 | 11:57

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Spesifikasi Samsung Galaxy A08 Resmi Meluncur di Indonesia, Baterai 6.000 mAh

Minggu, 27 September 2026 | 11:37

Indonesia Calonkan Diri untuk Kursi Tidak Tetap DK PBB Periode 2029-2030

Minggu, 27 September 2026 | 11:04

Tak Ada Satupun Partai Koalisi Pasang Badan saat Gibran Hadapi Gugatan Ijazah

Minggu, 27 September 2026 | 10:31

KPK Amankan Perhiasan Diduga Emas Saat Geledah Kanwil BPN Jatim

Minggu, 27 September 2026 | 10:17

Perang Abad 21 Sudah Dimulai, tapi Mukan di Medan Tempur

Minggu, 27 September 2026 | 10:05

Sugiono: RI Percaya PBB, Tapi Multilateralisme Harus Lebih Representatif dan Gesit

Minggu, 27 September 2026 | 09:27

Selengkapnya