Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Iwan Dwi Laksono dalam diskusi series Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1)/RMOL
Persoalan kesetaraan gender yang disinggung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya di acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 di Jie-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (10/1), belum tentu pesan kuat kalau dirinya bakal memilih calon presiden (capres) perempuan yang akan diusung.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Iwan Dwi Laksono dalam diskusi series Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1).
"Saya tidak mengatakan bahwa capres yang ia (Megawati) inginkan adalah perempuan, tapi isu yang disampaikan. Beliau bulak balik bicara, 'itu kok kurang peran perempuan'," ujar Iwan.
Justru, Iwan lebih cenderung menggarisbawahi pernyataan Megawati yang menyampaikan bahwa seharusnya kader partai yang akan ditunjuk menjadi capres harus benar-benar mengikuti mekanisme partai.
"Beliau juga sampaikan, bahwa mekanisme partai ya itu hak prerogatifnya beliau. Sehingga yang terakhir (disampaikan dari pesannya adalah) pemimpin harus merakyat, tidak hanya selfie-selfie. Karena beliau mengatakan, 'kalau selfie itu saya juga bisa karena saya cantik'," ucap Iwan menirukan isi pidato Megawati.
Lebih lanjut, Iwan mengaku bahwa Jaman yang sejak 2012 hingga 2019 menjadi relawan pendukung Presiden Joko Widodo telah mendeklarasikan diri mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 yang didukungnya.
Sehingga, ia menafsirkan pidato Megawati yang menyinggung banyak soal perempuan itu lebih pada program prioritas yang harus diperhatikan capres yang akan dimajukan PDIP pada Pilpres 2024 mendatang. Tetapi, terkait kriteria capres yang sebenarnya disampaikan Megawati, menurut Iwan adalah yang merakyat.
"Kalau Bu Puan kan nasional, Gajar cuma Jateng? Kita lihat Pak Jokowi, ada proses yang dilewati. Artinya dalam kondisi eksekutif itu ada kesempatan untuk berhadapan langsung dengan rakyat. Kalau legislatf kan 3 fungsi saja," tuturnya.
"Nah, kalau eksekutif kan langsung eksekusi. Dan Mas Ganjar sudah punya pengalaman itu. Artinya beliau sudah melakuakan tindakan itu (merakyat), meskipun lingkupnya Jawa Tengah," demikian Iwan menambahkan.
