Berita

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban/Net

Nusantara

Dirjen Kekayaan Negara Resmikan Desa Devisa Klaster Kopi di Bener Meriah

RABU, 11 JANUARI 2023 | 22:08 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban meresmikan Desa Devisa Klaster Kopi di Bener Meriah, Aceh Tengah.

Menurut dia, pengembangan Desa Devisa di Kabupaten Bener Meriah ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Aceh, LPEI, Kementerian Keuangan Satu Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta Bank Syariah Indonesia dengan 125 petani kopi dari 5 Desa yang berada di Kabupaten Bener Meriah.

“Kami harap pendampingan dan dukungan dari LPEI bisa mendorong kualitas produksi kopi gayo yang sudah sangat mendunia ini semakin lebih baik lagi dan menghasilkan kualitas terbaiknya sehingga bisa berdaya saing global dengan komoditas kopi yang berasal dari negara lain,” ujar Rionald Silaban dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1).


Sementara itu, Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Operasional LPEI Agus Windiarto menyampaikan LPEI, sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan RI mempunyai tekad yang kuat untuk komoditas primadona bener meriah itu menembus pasar ekspor.

“Melalui program Desa Devisa, LPEI akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani kopi dan koperasi pendamping di Kabupaten Bener Meriah. Tujuannya, untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sehingga membawa produk unggulan lokal yang mendunia,” ujarnya.

Desa Devisa Klaster Kopi Kabupaten Bener Meriah ini menaungi 125 petani kopi yang berasal dari 5 Desa di Kabupaten Bener Meriah. Lima Desa tersebut adalah Sedie Jadi, Waq Pondok Sayur, Panji Mulia 1, Bale Redelong, Kute Lintang. Kopi yang dihasilkan adalah kopi arabika (coffea benghalensis) varietas gayo.

Para petani kopi ini tergabung di dalam koperasi panca gayo coffee yang juga merupakan hasil dari pendampingan kolaborasi Kanwil DJKN Aceh dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah yang bertujuan sebagai sentra produksi kopi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya