Cegah Kekhawatiran Publik, Komisi IX Minta Pemerintah Tingkatkan Sosialisasi Perppu Ciptaker

Sejumlah catatan penting diberikan Komisi IX DPR RI kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja. Hal itu disampaikan Komisi IX saat menggelar rapat tertutup di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (11/1).

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menyampaikan, parlemen meminta pemerintah untuk lebih menggiatkan kembali sosialisasi ke publik secara transparan dan detail mengenai Perppu Ciptaker.

“Yang pasti kita berharap sosialisasi dilakukan lebih baik lagi, sehingga masyarakat juga tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, banyak hoax yang beredar juga terkait ini,” ucap Charles di Senayan, Rabu (11/1).

Tidak hanya meningkatkan sosialisasi Perppu Ciptaker, pemerintah juga perlu melakukan penjelasan kepada publik terkait aturan turunan Permenaker yang selama ini menjadi kegelisahan masyarakat.

Aturan turunan itu, sebut Charles, sebaiknya dijelaskan secara terbuka dan detail. Sehingga tidak lagi ada kebingungan, ketakutan di masyarakat karena sudah tahu jelas soal aturan turunnanya seperti apa.

“Hak-hak pekerja apa saja, apakah nantinya ada pengurangan hak pekerja, atau justru mungkin ada hal yang lebih baik lagi untuk melindungi hak pekerja,” tutupnya.