Berita

Mahkamah Konstitusi/Net

Politik

Penolakan Delapan Parpol pada Sistem Proporsional Tertutup Bentuk Peringatan untuk MK

SENIN, 09 JANUARI 2023 | 16:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sikap delapan parpol yang menolak sistem proporsional tertutup adalah peringatan bagi Mahkamah Konstitusi yang sedang memproses gugatan sejumlah politisi terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu.

Adapun penggugat yang dimaksud adalah Demas Brian Wicaksono yang merupakan pengurus PDIP Cabang Probolinggo dan Yuwono Pintadi sebagai anggota Partai Nasdem, serta empat orang lainnya.

"Maka dalam konteks ini, sikap penolakan delapan parpol bisa dimaknai sebagai bentuk peringatan kepada Mahkamah Konstitusi,” kata pengamat politik Karyono Wibowo ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/1).


Dia mempertanyakan bagaimana MK akan mengabulkan permohonan gugata tersebut. Menurutnya, sebaiknya semua pihak untuk bisa mengawal proses gugatan tersebut.

"Bisa jadi MK akan membuat keputusan yang moderat dengan  sistem campuran dengan mengambil sisi positif sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas demokrasi,” ujarnya.

"Karenanya, semua pihak sebaiknya menunggu keputusan MK,” demikian Karyono.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya