KPU Dorong Kampus jadikan Mahasiswa Petugas KPPS

Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorendum of Understanding (MoU) kembali dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

MoU ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Slamet Riyadi, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/1).

"Dalam kesempatan ini, nota kesepahaman KPU dengan Ubara dalam rangka untuk bagian dari kampus tri darma perguruan tinggi," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asyari saat membeirkan kata sambutan sebelum penandatanganan MoU.

Hasyim menjelaskan, MoU ini bagian dari upaya KPU membangun jejaring penguatan penyambung informasi kepemiluan terhadap masyarakat dan juga kerja sama di bidang kajian-kajian maupun pengembangan kepemiluan dengan Ubara.

Salah satu bentuknya, dipaparkan Hasyim, adalah terkait dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Misalnya, ia sebutkan, dalam bentuk menjadi anggota badan adhoc penyelenggara pemilu.

"Dikenal ada program yang namanya MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dengan komposisi untuk kerja praktik maupun magang ini bisa. Oleh karena itu, saya menawarkan dan kami menawarkan juga dari KPU pada kampus-kampus untuk menugaskan mahasiswanya nanti menjadi anggota KPPS," demikian Hasyim menambahkan.