Berita

Bendera Golkar dan PPP/Net

Politik

Sama-sama Lahir Sebelum 1998, Golkar dan PPP Lebih Komitmen Kawal Agenda Reformasi Ketimbang PDIP

MINGGU, 08 JANUARI 2023 | 13:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Golkar dan PPP dianggap sebagai partai politik (parpol) yang paling komitmen dengan agenda reformasi 1998 dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Mengingat, hanya Golkar dan PPP, parpol yang lahir sebelum reformasi dan tegas menolak pemilu sistem proporsional tertutup.

Direktur Laboratorium Suara Indonesia, Albertus Dino menyoroti tentang delapan parpol yang menolak pemilu sistem proporsional tertutup. Menurutnya, delapan parpol tersebut lebih ingat demokratisasi yang sudah dibangun dengan darah dan air mata mahasiswa, aktivis, dan rakyat.

Di mana kata Albertus, demokratisasi di Indonesia saat ini yang menggunakan sistem proporsional terbuka merupakan bagian dari lima agenda politik reformasi.


"Golkar dan PPP yang merupakan partai yang sudah ada sebelum reformasi justru lebih komitmen dengan agenda reformasi 98 dibandingkan PDI Perjuangan yang saat ini ngotot untuk memperjuangkan pemilu dengan sistim tertutup proposional," ujar Albertus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/1).

Albertus menilai, sistem proporsional tertutup yang diperjuangkan PDIP bisa jadi merupakan bagian dari agenda PDIP untuk kembali ke era orde baru dengan tujuan membangun tirani untuk membelenggu demokratisasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin sehabis ini dilanjutkan untuk menghapus masa jabatan presiden dari dua periode dengan tanpa batas, dengan sistim pemilihan dilakukan pemilihan tidak langsung.

“Ini bagian strategi untuk PDI Perjuangan yang akan mencoba menjadi kekuatan single majority di parlemen, karena hari ini notabene PDI Perjuangan memiliki kekuasan yang tak terbatas untuk bisa mencapai single majority," jelas Albertus.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya