Berita

Bendera Golkar dan PPP/Net

Politik

Sama-sama Lahir Sebelum 1998, Golkar dan PPP Lebih Komitmen Kawal Agenda Reformasi Ketimbang PDIP

MINGGU, 08 JANUARI 2023 | 13:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Golkar dan PPP dianggap sebagai partai politik (parpol) yang paling komitmen dengan agenda reformasi 1998 dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Mengingat, hanya Golkar dan PPP, parpol yang lahir sebelum reformasi dan tegas menolak pemilu sistem proporsional tertutup.

Direktur Laboratorium Suara Indonesia, Albertus Dino menyoroti tentang delapan parpol yang menolak pemilu sistem proporsional tertutup. Menurutnya, delapan parpol tersebut lebih ingat demokratisasi yang sudah dibangun dengan darah dan air mata mahasiswa, aktivis, dan rakyat.

Di mana kata Albertus, demokratisasi di Indonesia saat ini yang menggunakan sistem proporsional terbuka merupakan bagian dari lima agenda politik reformasi.


"Golkar dan PPP yang merupakan partai yang sudah ada sebelum reformasi justru lebih komitmen dengan agenda reformasi 98 dibandingkan PDI Perjuangan yang saat ini ngotot untuk memperjuangkan pemilu dengan sistim tertutup proposional," ujar Albertus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/1).

Albertus menilai, sistem proporsional tertutup yang diperjuangkan PDIP bisa jadi merupakan bagian dari agenda PDIP untuk kembali ke era orde baru dengan tujuan membangun tirani untuk membelenggu demokratisasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin sehabis ini dilanjutkan untuk menghapus masa jabatan presiden dari dua periode dengan tanpa batas, dengan sistim pemilihan dilakukan pemilihan tidak langsung.

“Ini bagian strategi untuk PDI Perjuangan yang akan mencoba menjadi kekuatan single majority di parlemen, karena hari ini notabene PDI Perjuangan memiliki kekuasan yang tak terbatas untuk bisa mencapai single majority," jelas Albertus.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya