Berita

Bendera Golkar dan PPP/Net

Politik

Sama-sama Lahir Sebelum 1998, Golkar dan PPP Lebih Komitmen Kawal Agenda Reformasi Ketimbang PDIP

MINGGU, 08 JANUARI 2023 | 13:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Golkar dan PPP dianggap sebagai partai politik (parpol) yang paling komitmen dengan agenda reformasi 1998 dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Mengingat, hanya Golkar dan PPP, parpol yang lahir sebelum reformasi dan tegas menolak pemilu sistem proporsional tertutup.

Direktur Laboratorium Suara Indonesia, Albertus Dino menyoroti tentang delapan parpol yang menolak pemilu sistem proporsional tertutup. Menurutnya, delapan parpol tersebut lebih ingat demokratisasi yang sudah dibangun dengan darah dan air mata mahasiswa, aktivis, dan rakyat.

Di mana kata Albertus, demokratisasi di Indonesia saat ini yang menggunakan sistem proporsional terbuka merupakan bagian dari lima agenda politik reformasi.


"Golkar dan PPP yang merupakan partai yang sudah ada sebelum reformasi justru lebih komitmen dengan agenda reformasi 98 dibandingkan PDI Perjuangan yang saat ini ngotot untuk memperjuangkan pemilu dengan sistim tertutup proposional," ujar Albertus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/1).

Albertus menilai, sistem proporsional tertutup yang diperjuangkan PDIP bisa jadi merupakan bagian dari agenda PDIP untuk kembali ke era orde baru dengan tujuan membangun tirani untuk membelenggu demokratisasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin sehabis ini dilanjutkan untuk menghapus masa jabatan presiden dari dua periode dengan tanpa batas, dengan sistim pemilihan dilakukan pemilihan tidak langsung.

“Ini bagian strategi untuk PDI Perjuangan yang akan mencoba menjadi kekuatan single majority di parlemen, karena hari ini notabene PDI Perjuangan memiliki kekuasan yang tak terbatas untuk bisa mencapai single majority," jelas Albertus.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya