Berita

Pakar hukum tata negara, Refly Harun/Net

Politik

Refly Harun: Secara Sadar Presiden Jokowi Sudah Membangkang terhadap Konstitusi

KAMIS, 05 JANUARI 2023 | 22:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dinilai sebagian kalangan masyarakat merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Meskipun Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk melahirkan Perppu, namun seharusnya parlemen melakukan objektivitas sebagai bentuk check and balances.

"Ya saya kira ini pembangkangan terhadap konstitusi yang nyata. Secara sadar dilakukan oleh Presiden. Karena yang menerbitkan Perppu adalah Presiden,” tegas pakar hukum tata negara Refly Harun di depan Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (5/1).

Refly menuturkan, meskipun Presiden Jokowi memiliki hak subjektivitas untuk menerbitkan Perppu, namun dia mengingatkan UU Ciptaker sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah dan parlemen untuk membahasnya secara detil selama dua tahun.


"Putusan MK itu mengatakan, memberikan waktu 2 tahun untuk membentuk undang undang ciptaker dalam sebuah proses yang meaningfull participation. Jadi partisipasi yang berarti. Tidak hanya sekadar bahwa sudah ada dasar hukum pembuatan omnibuslaw,” katanya.

Pihaknya menyadari ada perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada proses pembentukan Omnibus Law dan menganggap pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD tidak masalah dari sisi prosedur.

Namun demikian, dia menekankan bahwa Perppu tersebut berasal dari perintah untuk membentuk undang-undang dari putusan MK.

"Nah berarti kalau kita pahamkan kalau MK itu sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, maka sengaja dengan jelas, dengan sadar presiden sudah membangkang terhadap konstitusi,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya