Berita

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto/Repro

Politik

Pertanyakan Kelayakan Perppu Ciptaker, BW: Apakah Ada Sesuatu di Balik Itu?

RABU, 04 JANUARI 2023 | 08:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kepantasan dan kelayakan dikeluarkannya Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dipertanyakan banyak pihak. Salah satunya oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW).

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto berjudul "Sahkan Perppu Cipta Kerja, Karena Mendesak! Mendesaknya Dimana? Bersama Feri Amsari dan Novel Baswedan" pada Selasa (3/1), BW menyebut Perppu Ciptaker telah menggetarkan jagad labirin politik di Indonesia.

"Nah percakapan mengenai itu sampai saat ini belum cukup mendapatkan dengung di masyarakat," ujar Bambang seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (4/1).


Untuk itu, lanjut Bambang, dirinya mendiskusikan lebih jauh mengenai diterbitkannya Perppu No 2/2022 tentang Ciptaker bersama dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari.

"Itu sebabnya kita akan mendiskusikannya itu lebih dalam, lebih tajam, lebih jernih, sehingga bisa menggapai kewarasan kita, apakah benar Perppu (Ciptaker) layak dan pantas atau memang ada sesuatu di balik itu?" sentil Bambang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya