Usai Bertemu Ketua KPU, Haedar Nashir: Jangan Lagi Ada Wacana Tunda Pemilu

Pertemuan antara pucuk struktural Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hari ini turut membahas soal kepastian pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, dalam pertemuan ini tergambar komitmen KPU RI untuk memastikan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 akan berjalan sesuai jadwal.

"Sesuai dengan komitmen kesepakatan dan keputusan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu, bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024," ujar Haedar dalam jumpa pers usai pertemuan di Kantor Dakwah PP Muhammadiyah, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Ia menekankan, komitmen itu telah sesuai dengan amanat UUD 1945, tepatnya pada Pasal 22E yang berbunyi; "Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta Anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

"Tanpa perubahan apapun. Istilah Sekum Muhammadiyah (Abdul Mu'ti) itu, pemilu 14 Februari 2024 adalah harga mati. Artinya KPU menjamin secara konstitusi juga, dimana dalam pandangan KPU, Pak Hasyim, bahwa pemilu selain jurdil dilaksanakan 5 tahun sekali," katanya.

"Itu sudah diatur di UUD 1945. Artinya selesai dan tidak perlu lagi ada wacana atau opini-opini yang mengambangkan pemilu," demikian Haedar menambahkan.