Kelompok Gerilyawan Teror Jammu dan Kashmir, Warga Panik Salahkan Pemerintah

Aksi protes warga pecah di Jammu dan Kashmir, setelah lima orang meninggal dunia dalam dua serangan terpisah yang dilakukan gerilyawan pada Minggu (1/1).

Protes dilakukan oleh warga Rajouri pada Senin (2/1), hanya kurang dari 24 jam setelah serangan meneror wilayah tersebut.

Pada Minggu malam, gerilyawan menembaki tiga rumah di distrik Rajouri, yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan melukai sembilan orang lainnya. Salah satu korban jiwa merupakan seorang minoritas Hindu yang tinggal di Kashmir.

Serangan teror juga terjadi pada Senin. Kali ini kelompok gerilyawan menggunakan sebuah alat peledak improvisasi (IED) di dekat wilayah yang sama, yang telah menewaskan satu anak kecil, dan melukai empat orang.

Dua serangan tersebut lantas membuat masyarakat Rajouri khawatir dan mulai menyalahkan pemerintah atas kurangnya pengawasan oleh pihak keamanan dan badan intelijen, dengan melakukan aksi protes di luar rumah sakit, tempat para korban dirawat.

Sementara kelompok sayap kanan lokal telah menyerukan aksi pemogokan sebagai ekspresi kemarahan karena pembunuhan tersebut. Mereka meminta semua layanan transportasi untuk tetap ditangguhkan di desa.

Kepala administrasi, Manoj Sinha, mengutuk serangan tersebut sebagai serangan teror di Rajouri. Ia juga mengumumkan akan memberi bantuan keuangan untuk keluarga para korban.

"Saya meyakinkan orang-orang bahwa mereka yang berada di balik serangan keji ini tidak akan luput dari hukuman," cuitnya di Twitter, seperti dimuat BBC.

Saat ini pejabat tinggi kepolisian telah memulai penyelidikan atas aksi teror tersebut.

Selama setahun terakhir, beberapa umat Hindu di Kashmir dilaporkan telah tewas dalam serangan yang ditargetkan oleh militan, yang memicu ketakutan masyarakat.

Wilayah Jammu dan Kashmir yang berbatasan dengan Pakistan telah menjadi rebutan antara India dan Pakistan. Mereka sama-sama mengklaimnya secara keseluruhan, namun masing-masing menguasai sebagian Kashmir.

Daerah tersebut juga telah banyak menyaksikan peningkatan kekerasan bersenjata, setelah New Delhi pada 2019 lalu mencabut status otonomi terbatas Jammu dan Kashmir dan membawanya di bawah kendali langsung.