Media pemerintah China menyebut pembatasan perjalanan yang dilakukan oleh sejumlah negara baru-baru ini terhadap pelancong dari negaranya, merupakan tindakan yang diskriminatif dan tidak berdasar.
Hal tersebut ditulis dalam laporan surat kabar Global Times pada Kamis (29/12) malam, setelah Jepang, Amerika Serikat, India, dan Malaysia memberlakukan aturan ketatnya bagi para wisatawan China.
"Tujuan sebenarnya (di balik tindakan negara lain) adalah untuk menyabotase tiga tahun upaya pengendalian Covid-19 China dan menyerang sistem negara ini," kata tabloid milik pemerintah Global Times, sambil menyebut pembatasan itu "tidak berdasar" dan "diskriminatif."
Korea Selatan, Spanyol, dan Inggris telah bergabung bersama dengan AS dan negara lainnya dalam menerapkan aturan ketat tersebut.
Aturan pembatasan yang ketat ini diberlakukan oleh berbagai negara setelah beredar kabar dari berbagai media internasional yang melaporkan lonjakan kasus di Beijing, usai pemerintah mencabut kebijakan Nol-Covid.
AS juga mengatakan bahwa sejauh ini statistik yang diberikan China tentang infeksi Covid di negaranya tidak transparan, dengan menyembunyikan jumlah sebenarnya dari total kasus yang mereka alami. Namun China menolak klaim ini.
"Sejak merebaknya epidemi, China telah berbagi informasi dan data yang relevan dengan komunitas internasional, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia, secara terbuka dan transparan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin kepada wartawan, yang dimuat The National News.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sendiri pun telah mendesak otoritas China untuk membuat data Covid mereka lebih mudah diakses.
Dalam cuitannya di Twitter, Tedros dapat memaklumi tindakan dari negara lain yang memberlakukan pembatasan untuk pelancong China sebagai bagian antisipatif negara lain dalam melindungi populasinya, karena China tidak memberikan informasi yang komprehensif terkait Covid-19 di negaranya.
