Berita

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)/Net

Politik

KPU Memaksa Rakyat Pilih "Kucing Dalam Karung"

JUMAT, 30 DESEMBER 2022 | 09:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sistem proporsional tertutup yang diwacanakan KPU RI untuk Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menilai wacana tersebut terkesan sebagai ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dan kehidupan berpolitik.

“Demokratisasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang. Jika benar kembali ke sistem proporsional tertutup, maka terjadi kemunduran luar biasa,” tegas Willy dalam keterangannya, Jumat (30/12).


Menurut Willy, wacana proporsional tertutup yang dilontarkan KPU justru menutup peluang rakyat untuk mengenal para caleg yang akan dipilihnya sebagai perwakilan di parlemen.

“Rakyat juga dipaksa memilih 'kucing dalam karung',” kritik Willy.

Ia menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem sebelumnya. Pasalnya, sistem proporsional terbuka dahulu dipilih untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi. Ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya.

“Dengan kembali ke proporsional tertutup, artinya demokrasi kita mengalami kemunduran,” tegasnya.

Tak hanya itu, sistem proporsional tertutup juga akan merepresentasikan peran oligarki dalam pesta demokrasi rakyat. Sistem proporsional tertutup membuka 'perlombaan' mendapatkan nomor urut kecil menjadi pertarungan tersendiri di dalam partai.

Selain itu, asal dekat dengan penguasa partai, maka soal kinerja yang buruk tidak akan pernah menjadi soal bagi bakal caleg.

“Sedangkan proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai,” pungkasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya