Berita

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)/Net

Politik

KPU Memaksa Rakyat Pilih "Kucing Dalam Karung"

JUMAT, 30 DESEMBER 2022 | 09:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sistem proporsional tertutup yang diwacanakan KPU RI untuk Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menilai wacana tersebut terkesan sebagai ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dan kehidupan berpolitik.

“Demokratisasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang. Jika benar kembali ke sistem proporsional tertutup, maka terjadi kemunduran luar biasa,” tegas Willy dalam keterangannya, Jumat (30/12).


Menurut Willy, wacana proporsional tertutup yang dilontarkan KPU justru menutup peluang rakyat untuk mengenal para caleg yang akan dipilihnya sebagai perwakilan di parlemen.

“Rakyat juga dipaksa memilih 'kucing dalam karung',” kritik Willy.

Ia menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem sebelumnya. Pasalnya, sistem proporsional terbuka dahulu dipilih untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi. Ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya.

“Dengan kembali ke proporsional tertutup, artinya demokrasi kita mengalami kemunduran,” tegasnya.

Tak hanya itu, sistem proporsional tertutup juga akan merepresentasikan peran oligarki dalam pesta demokrasi rakyat. Sistem proporsional tertutup membuka 'perlombaan' mendapatkan nomor urut kecil menjadi pertarungan tersendiri di dalam partai.

Selain itu, asal dekat dengan penguasa partai, maka soal kinerja yang buruk tidak akan pernah menjadi soal bagi bakal caleg.

“Sedangkan proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya