Berita

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)/Net

Politik

KPU Memaksa Rakyat Pilih "Kucing Dalam Karung"

JUMAT, 30 DESEMBER 2022 | 09:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sistem proporsional tertutup yang diwacanakan KPU RI untuk Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menilai wacana tersebut terkesan sebagai ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dan kehidupan berpolitik.

“Demokratisasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang. Jika benar kembali ke sistem proporsional tertutup, maka terjadi kemunduran luar biasa,” tegas Willy dalam keterangannya, Jumat (30/12).


Menurut Willy, wacana proporsional tertutup yang dilontarkan KPU justru menutup peluang rakyat untuk mengenal para caleg yang akan dipilihnya sebagai perwakilan di parlemen.

“Rakyat juga dipaksa memilih 'kucing dalam karung',” kritik Willy.

Ia menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem sebelumnya. Pasalnya, sistem proporsional terbuka dahulu dipilih untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi. Ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya.

“Dengan kembali ke proporsional tertutup, artinya demokrasi kita mengalami kemunduran,” tegasnya.

Tak hanya itu, sistem proporsional tertutup juga akan merepresentasikan peran oligarki dalam pesta demokrasi rakyat. Sistem proporsional tertutup membuka 'perlombaan' mendapatkan nomor urut kecil menjadi pertarungan tersendiri di dalam partai.

Selain itu, asal dekat dengan penguasa partai, maka soal kinerja yang buruk tidak akan pernah menjadi soal bagi bakal caleg.

“Sedangkan proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai,” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya