Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)/Net
Sistem proporsional tertutup yang diwacanakan KPU RI untuk Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menilai wacana tersebut terkesan sebagai ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dan kehidupan berpolitik.
“Demokratisasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang. Jika benar kembali ke sistem proporsional tertutup, maka terjadi kemunduran luar biasa,†tegas Willy dalam keterangannya, Jumat (30/12).
Menurut Willy, wacana proporsional tertutup yang dilontarkan KPU justru menutup peluang rakyat untuk mengenal para caleg yang akan dipilihnya sebagai perwakilan di parlemen.
“Rakyat juga dipaksa memilih 'kucing dalam karung',†kritik Willy.
Ia menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem sebelumnya. Pasalnya, sistem proporsional terbuka dahulu dipilih untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi. Ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya.
“Dengan kembali ke proporsional tertutup, artinya demokrasi kita mengalami kemunduran,†tegasnya.
Tak hanya itu, sistem proporsional tertutup juga akan merepresentasikan peran oligarki dalam pesta demokrasi rakyat. Sistem proporsional tertutup membuka 'perlombaan' mendapatkan nomor urut kecil menjadi pertarungan tersendiri di dalam partai.
Selain itu, asal dekat dengan penguasa partai, maka soal kinerja yang buruk tidak akan pernah menjadi soal bagi bakal caleg.
“Sedangkan proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai,†pungkasnya.
