Berita

Dinas keamanan Ukraina menggeledah kantor Walikota Poltava pada Kamis (29/12)/Net

Dunia

Sebarkan Informasi Rahasia, Walikota Poltava Ditangkap Dinas Keamanan Ukraina

JUMAT, 30 DESEMBER 2022 | 08:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dinas keamanan Ukraina, SBU, menangkap Walikota Poltava Alexander Mamai pada Kamis (29/12) waktu setempat atas dugaan membocorkan  informasi tentang pengerahan militer. Politisi oposisi itu sekarang menghadapi hukuman 12 tahun penjara.

Agen SBU menangkap Mamai setelah sebuah acara dan membawanya ke kantornya, lapor media setempat. Layanan keamanan memposting penggeledahan kantor Mamai di saluran Telegram dengan wajah-wajah yang diburamkan untuk memenuhi persyaratan privasi.

"Mamai dicurigai melakukan penyebaran informasi yang tidak sah tentang pengerahan unit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang dilakukan di bawah darurat militer," menurut pernyataan SBU.


"Informasi yang dia ungkapkan belum diijinkan dibuka untuk publik oleh Kementerian Pertahanan atau badan negara yang berwenang lainnya,” lanjut pernyataan itu.

Pengungkapan informasi itu ada dalam pernyataan Mamai pada 15 Desember, ketika dia mengumumkan pembentukan unit militer baru di Poltava dan menyebutkan alamat markas besarnya.

Mamai memasuki politik lokal pada tahun 2006 dan menjadi walikota empat tahun kemudian. Dia menyalahkan SBU dan presiden Ukraina saat itu, Pyotr Poroshenko atas pemecatannya pada tahun 2018, dan bergabung dengan Platform Oposisi – blok Untuk Kehidupan yang dijalankan oleh Viktor Medvedchuk.

Tepat sebelum memenangkan pemilu 2020, Mamai mengalihkan kesetiaannya ke For the Future, sebuah kelompok parlementer yang didukung oleh oligarki Igor Kolomoisky, yang awalnya adalah pelindung Presiden Vladimir Zelensky.

Dalam wawancara Desember 2021 dengan stasiun TV Ukraina, Mamai menggambarkan konflik di Donbass sebagai peperangan antara AS dan Rusia di mana saudara saling membunuh.

Sejak saat itu dia kemudian dimasukkan ke dalam daftar hitam 'Pembuat Perdamaian' yang terkenal karena "propaganda Rusia."

Awal tahun ini, Zelensky melarang sebagian besar partai oposisi Ukraina dan mendirikan kontrol negara atas media besar, mengutip konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya