Berita

Dinas keamanan Ukraina menggeledah kantor Walikota Poltava pada Kamis (29/12)/Net

Dunia

Sebarkan Informasi Rahasia, Walikota Poltava Ditangkap Dinas Keamanan Ukraina

JUMAT, 30 DESEMBER 2022 | 08:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dinas keamanan Ukraina, SBU, menangkap Walikota Poltava Alexander Mamai pada Kamis (29/12) waktu setempat atas dugaan membocorkan  informasi tentang pengerahan militer. Politisi oposisi itu sekarang menghadapi hukuman 12 tahun penjara.

Agen SBU menangkap Mamai setelah sebuah acara dan membawanya ke kantornya, lapor media setempat. Layanan keamanan memposting penggeledahan kantor Mamai di saluran Telegram dengan wajah-wajah yang diburamkan untuk memenuhi persyaratan privasi.

"Mamai dicurigai melakukan penyebaran informasi yang tidak sah tentang pengerahan unit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang dilakukan di bawah darurat militer," menurut pernyataan SBU.


"Informasi yang dia ungkapkan belum diijinkan dibuka untuk publik oleh Kementerian Pertahanan atau badan negara yang berwenang lainnya,” lanjut pernyataan itu.

Pengungkapan informasi itu ada dalam pernyataan Mamai pada 15 Desember, ketika dia mengumumkan pembentukan unit militer baru di Poltava dan menyebutkan alamat markas besarnya.

Mamai memasuki politik lokal pada tahun 2006 dan menjadi walikota empat tahun kemudian. Dia menyalahkan SBU dan presiden Ukraina saat itu, Pyotr Poroshenko atas pemecatannya pada tahun 2018, dan bergabung dengan Platform Oposisi – blok Untuk Kehidupan yang dijalankan oleh Viktor Medvedchuk.

Tepat sebelum memenangkan pemilu 2020, Mamai mengalihkan kesetiaannya ke For the Future, sebuah kelompok parlementer yang didukung oleh oligarki Igor Kolomoisky, yang awalnya adalah pelindung Presiden Vladimir Zelensky.

Dalam wawancara Desember 2021 dengan stasiun TV Ukraina, Mamai menggambarkan konflik di Donbass sebagai peperangan antara AS dan Rusia di mana saudara saling membunuh.

Sejak saat itu dia kemudian dimasukkan ke dalam daftar hitam 'Pembuat Perdamaian' yang terkenal karena "propaganda Rusia."

Awal tahun ini, Zelensky melarang sebagian besar partai oposisi Ukraina dan mendirikan kontrol negara atas media besar, mengutip konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya