Berita

Dunia

Afghanistan di Ambang Kelaparan, G7 Desak Taliban Cabut Larangan Perempuan Bekerja di LSM

JUMAT, 30 DESEMBER 2022 | 08:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Taliban melarang kaum perempuan bekerja terutama di organisasi bantuan, memicu berbagai kecaman. Kali ini kecaman itu datang dari para menteri luar negeri kelompok G7.

Melalui pernyataan pada Kamis (29/12), kelompok yang terdiri dari Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, Inggris, dan AS menyatakan keprihatinan dan menyebut keputusan Taliban sebagai perintah sembrono dan berbahaya.

"Kami meminta Taliban untuk segera membatalkan keputusan ini," kata pernyataan G7, seperti dikutip dari AFP.


"Perempuan benar-benar penting dalam operasi kemanusiaan dan kebutuhan dasar," lanjutnya.

“Kecuali mereka berpartisipasi dalam pengiriman bantuan di Afghanistan, LSM tidak akan dapat menjangkau orang-orang yang paling rentan di negara itu untuk menyediakan makanan, obat-obatan, musim dingin, dan bahan serta layanan lain yang mereka butuhkan untuk hidup," lanjut pernyataan itu.

G7 menambahkan bahwa langkah Taliban juga akan mempengaruhi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi internasional, karena organisasi internasional menggunakan LSM untuk mengirimkan materi dan layanan tersebut.

Enam belas bulan setelah menguasai Afghanistan , Taliban tidak menindaklanjuti janjinya untuk melindungi hak-hak perempuan. Mereka mulai melarang perempuan menghadiri universitas dan melarang bekerja di sektor bantuan.

Langkah tersebut memicu kemarahan dan protes global di beberapa kota Afghanistan.

Australia, Denmark, Norwegia, Swiss dan Belanda sudah lebih dahulu mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak penguasa Afghanistan untuk segera membalikkan kebijakan tentang pekerja bantuan perempuan.

Atas keputusan Taliban, enam organisasi bantuan internasional bahkan telah menangguhkan operasinya di Afghanistan. Mereka termasuk Christian Aid, ActionAid, Save the Children, Dewan Pengungsi Norwegia dan CARE.

Ray Hasan, kepala program global di Christian Aid, mengatakan jutaan warga Afghanistan berada di ambang kelaparan.

Dia mengatakan larangan pekerja bantuan perempuan hanya akan membatasi kemampuan kami untuk membantu semakin banyak orang yang membutuhkan.

"Laporan bahwa keluarga sangat putus asa sehingga mereka terpaksa menjual anak-anak mereka untuk membeli makanan benar-benar memilukan," ujarnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya