MoU dengan KPU, Jenderal Listyo Sigit: Polri akan Kawal Pemilu Tanpa Politik Identitas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

"Hari ini, Polri bersama dengan KPU menandatangani nota kesepahaman kerja sama. Dimana tentunya subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan khususnya Polisi dalam mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan," kata Sigit usai kegiatan tanda tangan MoU di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).

Nota kesepahaman tersebut, kata Sigit, polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu. Diantaranya adalah persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.

Sigit menekankan, bahwa harapannya Pemilu 2024 mendatang adalah pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih baik dari penyelenggaran tahun sebelumnya. Terutama, Sigit menekankan, tidak ada lagi politik identitas yang menyebabkan masyarakat terpolarisasi.

“Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," tekan Sigit.

Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Namun, Sigit menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.

Dengan terjaganya penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai, Sigit menyebut, kedepan diharapkan, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.

"Perbedaan pilihan pendapat adalah hal biasa. Namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan. Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan," demikian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.