Keputusan Pemerintah Taiwan untuk memperpanjang wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun, mendapat kecaman dari Kementerian Luar Negeri China.
Dalam pernyataannya pada Rabu (28/12), Juru Bicara Kemenlu Wang Wenbin mengatakan langkah Taipei itu seperti menjadikan penduduk pulau itu sebagai "umpan meriam" untuk memicu ambisi separatis Taiwan.
“Berjuang untuk tugas besar mencapai reunifikasi nasional sangat penting, tetapi mati untuk kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan sama sekali tidak berharga,†kata Wang kepada wartawan ketika ditanya tentang keputusan Taipei, seperti dikutip dari Xinhua.
Pernyataan Wang datang sehari setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengumumkan perpanjangan wajib militer atas dasar dugaan intimidasi dan ancaman China terhadap negaranya.
Meski menyebut keputusan itu sangat sulit, Tsai menyatakan pulau itu akan membutuhkan pasukan yang lebih baik karena sistem militer saat ini tidak mencukupi, terutama jika terjadi serangan cepat ke Taiwan.
Perpanjangan wajib militer tersebut, yang diharapkan berlaku pada 2024, akan membuat wajib militer menjalani pelatihan yang lebih ketat dan belajar menggunakan senjata seperti rudal anti-udara Stinger.
Perkembangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.
Beijing telah menganggap Taiwan sebagai wilayah China yang berdaulat di bawah kebijakan Satu China-nya. Pulau yang berpemerintahan sendiri sejak 1949 itu tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Tiongkok.
