Berita

Tiga menteri dari partai Nasdem/net

Politik

Sudah Beda Fatsun Politik, Jokowi Disarankan Segera Evaluasi Menteri dari Nasdem

SENIN, 26 DESEMBER 2022 | 23:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Konsen publik dan termasuk elite politik mulai tahun 2023 besok diprediksi bakal bergeser tak lagi kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini yang menurut sejumlah pemerhati politik bisa menjadi pemantik dilakukannya reshuffle kabinet.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL pada Senin (26/12).

Ia menjelaskan, salah satu yang cukup nampak dari dinamika politik saat ini adalah perbedaan arah politik satu parpol koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem).


"Satu partai yang posisinya sebagai mitra koalisi tapi di sisi lain punya fatsun politik yang berbeda dengan Jokowi, dengan membangun koalisi yang diberi nama 'Koalisi Perubahan'," ujar Ali.

"Dari namanya saja sudah memberikan simbol bahwa dia anti Jokowi," sambungnya menegaskan.

Namun ketika mendengar rencana Jokowi akan melaksanakan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan mengganti sejumlah menteri yang kini masih menjabat, Ali yang kini tengah menjadi mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia memandang itu sudah tepat diaktualisasikan.

"Nah ini juga, (menteri-menteri dari Partai Nasdem) perlu dievaluasi, apakah tetap dilanjutkan di barisan kabinet dengan persyaratan-persyaratan tertentu, atau dikeluarkan dari barisan kabinet. Ini juga menentukan nanti," tuturnya.

"Karena harus diakui tahun 2023 ini tahun politik. Fokus semua masyarakat atau elit politik akan bergeser dari presiden jokowi ke capres 2024 mendatang. Maka isu reshuffle sangat relevan jika kita melihat timing-nya," demikian Ali menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya