Berita

Rocky Gerung/Net

Politik

Penundaan Pemilu Makin Serius, Rocky Gerung: Pakar-pakar Mulai Digalang Persiapkan Dalil Hukum

SABTU, 24 DESEMBER 2022 | 03:22 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Aktivis yang juga pengamat politik Rocky Gerung menilai pertemuan antara elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas turut membahas wacana penundaan pemilu yang dirasa cukup serius untuk dijalankan.

“SBY punya intuisi dalam menilai keadaan politik,” kata Rocky Gerung saat wawancara dengan wartawan senior Hersubeno Arief yang diunggah di akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (23/12).

Rocky melihat, wacana pemerintahan Jokowi untuk melakukan penundaan pemilu semakin kesini, makin terlihat. Kata Rocky, setidaknya ada beberapa hal yang menguatkan bahwa Jokowi dengan pemerintahannya memang berniat agar tidak ada Pemilu pada 2024 nanti.


“Saya monitor dibeberapa tempat, dan teman-teman di daerah mengatakan ia ada sosialisasi penundaan, oleh tokoh-tokoh politik besar, termasuk para rektor yang mulai dibujuk, termasuk pakar-pakar HTN (hukum tata negara) di daerah yang mulai dibujuk untuk mempersiapkan dalil hukumnya bila harus ditunda (pemilu),” ungkap Rocky.

Jika memang pemerintah ingin menunda pemilu dengan argumen ekonomi buruk, kata Rocky tidak bisa diterima akal sehat. Pasalnya, pemerintah sendiri mengakui perekonomian Indonesia lebih baik dari negara-negara lain saat ini, utamanya bisa kuat di tengah badai pandemi Covid-19. Atau alasan pandemi, yang oleh Jokowi sendiri dikatakan Indonesia berhasil menangani virus asal Wuhan, China itu.

Dengan demikian menurut Rocky, tidak lagi ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu.

“Nah satu-satunya alasan adalah persaingan politik. Hari ini, tidak mungkin dimenangkan oleh calon yang diajukan oleh presiden (Jokowi). Terutama Ganjar tuh,” ujar Rocky.

“Jadi masalahnya, Pak Jokowi gak punya kader untuk menjaga dia nanti. Itu masalahnya, sehingga pemilu musti ditunda,” tambah Rocky menegaskan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya