Ilustrasi kondisi ekonomi global/Net
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus duet maut untuk memperkuat dan mempererat kerja sama untuk memitigasi ancaman krisis global.
Pandangan itu ditegaskan oleh pakar ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono, Jumat (23/12). Ia menilai, situasi ekonomi global sudah di depan mata dan perlu diantisipasi secara dini.
Menurutnya, perlambatan perekonomian global tidak dapat dipungkiri dan bisa akan menggerus ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan juga akan melandai.
"Sehingga tidak mudah bagi Indonesia untuk bertahan di kondisi ekonomi 2023 yang diperkirakan suram,†kata Adhitya.
Namun, Adhitya mengaku optimis pada ekonomi Indonesia yang dinilai relatif aman dari resesi. Meski demikian, Indonesia tetap harus waspada, sebab, ketergantungan terhadap ekonomi global masih cukup tinggi.
Atas kondisi itu, Adhitya berpendapat, sektor ekspor dan investasi harus terus digenjot dengan berbagai program pemerintah.
Untungnya, penentuan produk domestik bruto (PDB) yang menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor konsumsi.
Ia menekankan pentingnya sinergitas dan efektivitas kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter. Kuncinya, ada di koordinasi otoritas fiskal dan moneter terlebih bagi Indonesia semakin berat menjelang tahun politik ini.
"Duet maut mereka jangan sampai kendor. Ini fase pemulihan ekonomi karena pandemi belum selesai. Ada efek memar yang belum sembuh. Perlu tetap fokus," jelas Adhitya.
Aditya mengingatkan hal itu karena bisa dipastikan kinerja ekspor akan menurun dengan pelambatan ekonomi global. Termasuk, cadangan devisa pasti tergerus.
Pemerintah, kata Adhitya, perlu melakukan langkah untuk tetap menjaga stabitias nilai tukar tanpa menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Adhitya menegaskan, sebagaimana saat awal pandemi Covid-19, pemerintah perlu memberi keyakinan dengan kebijakan fiskal melalui APBN yang didesain untuk tetap tahan terhadap gerusan resesi global.
Pemerintah juga harus mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat melalui program sosial seperti bantuan tidak terduga dan subsidi masyarakat. Sedangkan BI juga patut menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga dan nilai tukar.
"Pemerintah harus konsisten pada antipasi resesi global dengan instrumen APBN-nya dan BI harus mempu menggerakkan kebijakan moneternya sehingga stabilitas ekonomi khususnya harga barang akan terjaga,†pungkasnya.
