Berita

Partai Ummat harus ngebut menyelesaikan perbaikan data di dua provinsi untuk bisa menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu 2024/Repro

Politik

Kalau Kembali Gagal Lolos, Partai Ummat Bisa Gugat ke PTUN

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 05:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Hasil mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Ummat dan  harus melakukan verifikasi ulang di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Namun, hal ini tak menjadi jaminan Partai Ummat akan lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Andai kembali gagal lolos, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyarankan Partai Ummat mengajukan gugatan kembali. Tapi kali ini bukan lewat Bawaslu.

"Tidak bisa (lapor lagi), karena tindak lanjut dari putusan permohonan sengketa yang telah diputuskan tidak bisa lagi jadi objek sengketa," ujar Totok kepada wartawan, Kamis (22/12).


Totok menjelaskan, Partai Ummat bisa melaporkan gugatan ke PTUN. Proses selanjutnya akan ditentukan oleh keputusan PTUN.

"Ke PTUN bisa (laporan). Nanti putusan PTUN yang menentukan," imbuhnya.

Terkait mediasi antara Partai Ummat dan KPU, hasil putusan yang dibacakan dalam rapat pleno di Bawaslu menyatakan partai yang dibidani oleh Amien Rais itu harus  memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaan sekurang-kurangnya di 5 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekurang-kurangnya 10 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Proses perbaikan tersebut sudah dimulai pada 23 Desember hingga 30 Desember 2022.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya