Berita

Dosen Universitas Nasional Andi Yusran/Net

Politik

Luhut Singgung OTT Bikin Buruk Citra Negara, Andi Yusran: Jika Bersih Mengapa Harus Risih?

RABU, 21 DESEMBER 2022 | 21:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sentilan Menteri Koordinar bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang operasi tangkap tangan (OTT) KPK membuat buruk citra negara direspons oleh banyak kalangan, salah satunya, dosen Universitas Nasional Andi Yusran.

Andi mengatakan Luhut tidak sepatutnya mengatakan hal itu. Kata dia, kalau bersih Luhut seharusnya tidak risih dengan upaapa KPK memberantas korupsi seperti OTT.

"Jika bersih mengapa harus risih. Ada OTT saja korupsi masih menjamur, bisa kita bayangkan jika negeri ini tanpa OTT," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/12).


Menurut Andi, frekuensi korupsi bisa jadi akan semakin meningkat, OTT sejatinya menjadi shock therapy namun kenyataannya tidak demikian.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, jelas Andi, yang salah jelas bukan OTT-nya tapi sistem dan budaya korupsi yang semakin mengakar.

Bagi Andi, Menko Luhut seharusnya turut prihatin dengan budaya korupsi yang merasuki birokrasi dan menjalar hingga sel-sel sosial bangsa ini.

Doktor Politik Universitas Padjajaran ini bahkan berpendapat bahwa seharusnya OTT semakin diintensifkan dan secara paralel mulai dibumikan gagasan yang pernah dikampanyekan dahulu kala oleh Jokowi tentang revolusi mental.

"Jadi pak Luhut yang salah bukan OTT nya tapi sistem dan budaya korupsi yang mesti dienyahkan sebelum pak Luhut mengakhiri masa jabatannya," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya