Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Penuhi Pasokan Kebutuhan Solar untuk Nelayan

RABU, 21 DESEMBER 2022 | 19:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah didesak memperhatikan pasokan dan harga BBM bersubsidi untuk nelayan. Sebab sudah beberapa bulan belakangan ini pasokan BBM bagi nelayan terus berkurang. Kalaupun ada, harganya lebih mahal dari yang semestinya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan pemerintah harus memperhatikan hajat hidup para nelayan kecil. Salah satunya, dengan memenuhi kebutuhan solar mereka dalam jumlah yang cukup  dan dengan harga subsidi.

Ia menjelaskan, saat ini banyak nelayan dan koperasinya mengeluhkan kelangkaan solar dan melejitnya harga solar di lapangan. HPendapat Mulyanto. kondisi ini tentu akan membuat mereka semakin terpuruk di mana Pandemi Covid-19 juga belum usai benar.


Atas dasar itu, Mulyanto memminta Pemerintahmembangun SPBU khusus nelayan dalam jumlah yang cukup termasuk juga kuota solarnya.

"Jangan sampai nelayan terpaksa membeli solar kepada tengkulak dengan harga yang mencekik," demikian kata Mulyanto, Rabu (21/12).

Ia juga meminta BPH Migas mengawasi betul kuota solar untuk nelayan ini. Beberapa program yang penting diawasi diantaranya: program kartu BBM untuk nelayan dari Kementerian ESDM atau program solar untuk koperasi nelayan dari Menteri BUMN.

"Jangan malah jadi menghambat dan mempersulit akses nelayan miskin untuk mendapatkan solar bersubsidi yang menjadi hak mereka," tegasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya