Berita

Para pembicara seminar internasional Korea-ASEAN Solidarity Initiatives: Epicentrum Peace and Prosperity the Indo-Pacific yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL bekerjasama dengan Universitas Pertamina di Auditorium Griya Legita, Jakarta Selatan, Selasa (20/12)/RMOL

Politik

Teuku Rezasyah: KASI Perlu Beri Ruang Negara ASEAN untuk Bahas Sengketa Teritorial

SELASA, 20 DESEMBER 2022 | 21:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam hal kerja sama keamanan, Korea-ASEAN Solidarity Initiatives (KASI) disarankan untuk fokus pada Confidence Building Measures (CBMs), dengan asumsi bahwa tidak ada musuh khusus di dalam ASEAN dan juga antara ASEAN dan mitra eksternalnya.

Begitu yang ditegaskan Dosen Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah dalam acara seminar internasional Korea-ASEAN Solidarity Initiatives: Epicentrum Peace and Prosperity the Indo-Pacific yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL bekerjasama dengan Universitas Pertamina di Auditorium Griya Legita, Jakarta Selatan, Selasa (20/12).

Teuku mengatakan, KASI perlu memberikan ruang untuk membahas isu terkini dan juga merevisi piagam ASEAN untuk jaminan keamanan negara-negara Indo-Pacific.


"Oleh karena itu, KASI perlu menyediakan ruang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk membahas isu-isu seperti merevisi piagam ASEAN, menghasilkan dokumen yang mengarah pada transparansi keamanan yang lebih baik, serta membahas sengketa teritorial dan segala jenis ketidaksepakatan yang dapat mengarah ke konflik masa depan,” kata Teuku Rezasyah.

Reza menambahkan dalam kaitan Preventive Diplomacy (PD), KASI disarankan untuk fokus pada upaya penyelesaian sengketa melalui cara damai, yang dalam ASEAN dikenal dengan ASEAN Way.

Menyinggung isu pengendalian senjata, KASI perlu membuat kerangka kerja yang menolak segala bentuk hegemoni di kawasan Indo-Pasifik.

“Karena semua negara di bawah Asean Regional Forum (ARF) dianggap setara, dan menghormati Piagam ASEAN dan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS),” tutupnya.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya