Berita

Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar memimpin peluncuran Group of Friends di DK PBB pada Kamis (15/12)/Net

Dunia

Berantas Kejahatan terhadap Pasukan Perdamaian, India Pimpin Peluncuran Group of Friends di PBB

MINGGU, 18 DESEMBER 2022 | 20:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tingginya angka kejahatan yang menimpa pasukan perdamaian PBB, mendorong seluruh negara pendonor meluncurkan Group of Friends yang akan mempromosikan pertanggung jawaban.

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar memimpin peluncuran Group of Friends tersebut pada Kamis (15/12), bersama dengan negara penyumbang pasukan lainnya termasuk Bangladesh, Mesir, Prancis, Maroko, dan Nepal.

"Kelompok Sahabat yang diluncurkan hari ini akan berusaha untuk mempromosikan akuntabilitas melalui pendekatan kebijakan dan penggunaan teknologi," tulisnya di Twitter, seperti dimuat ANI News.


Jaishankar menyebut UN Peacekeeping saat ini menjadi lebih menantang dari sebelumnya, karena tingginya kejahatan bersenjata di seluruh zona konflik.

"Keterlibatan kelompok bersenjata, teroris dan kejahatan terorganisir transnasional berdampak buruk pada operasi mereka," jelasnya.

Menurut Jaishankar, kelompok itu digagas karena negara tuan rumah tidak memiliki kemauan politik atau kemampuan yang diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban tersebut ketika kejahatan dilakukan terhadap Pasukan Penjaga Perdamaian.

Sejalan dengan Menlu India, Kepala Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix mengatakan pertanggungjawaban tuan rumah atas kejahatan pada "Helm Biru" PBB adalah kunci untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan mereka.

Jean menyebut sejak 1948, tindakan kejahatan hingga merenggut nyawa personel  UN Peacekeeping mencapai 1.056 orang dan 3.080 lainnya dilaporkan menderita cedera.

Menurutnya, Group of Friends akan berperan penting dalam mempromosikan akuntabilitas dan memfasilitasi pembangunan kapasitas dan bantuan teknis untuk otoritas negara tuan rumah.

Meskipun hanya sedikit pelaku yang diadili, Jean menyoroti beberapa kemajuan penting sejak 2019, dan advokasi yang juga penting untuk menghentikan siklus impunitas yang terus memberanikan pelaku.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya