Subsidi Pemerintah untuk Kendaraan Listrik Layak Ditentang

Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang membeli kendaraan listrik, baik itu mobil maupun motor terus mendapat penolakan.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, beranggapan, pemberian subsidi kepada kendaraan listrik ini tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, ia mengajak agar publik ikut menentang kebijakan ini.

"Pemberian subsidi tersebut tentu layak ditentang. Sebab, tak layak subsidi diberikan kepada orang atau perusahaan yang secara ekonomi sudah mampu,” kata Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/12).

Seharunya, kata Jamiluddin, subsidi diberikan kepada orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya.

"Karena itu sebagai wujud tanggung jawab, negara harus memberi subsidi kepada rakyat yang tak mampu tersebut. Jadi, aneh kalau negara harus mensubsidi perusahaan untuk pembelian mobil listrik atau mobil hibrida. Hal itu tentu dapat menyayat hati rakyat yang tak mampu,” tegasnya.

Padahal, kata Jamiluddin, kalau subsidi sebesar itu diberikan kepada rakyat miskin, tentu akan banyak yang terangkat dari kemiskinan. Sebab, uang sebesar itu sudah dapat mensubsidi banyak pengusaha mikro.

"Namun untuk rakyat kecil pemerintah tampaknya sulit memberi subsidi yang relatif besar. Subsidi sebesar itu terkesan hanya layak diberikan kepada pihak-pihak yang mampu,” ucapnya.

"Jadi, wajar kalau semakin banyak yang mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Rakyat kecil terkesan hanya berhak mendapat subsidi ratusan ribu saja,” tutupnya.