Berita

Anies Baswedan/Net

Politik

PKS Marah Anies Disebut Tak Etis oleh Bawaslu

JUMAT, 16 DESEMBER 2022 | 17:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tudingan salah satu komisioner Bawaslu yang menganggap Anies Baswedan tidak etis disesalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi menganggap, pernyataan salah satu komisioner Bawaslu ini sangat kontraproduktif.

“Bawaslu perlu jelas membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye.  Jadi menduga pihak-pihak tertentu yang sedang mensosialisasikan diri atau parpolnya sebagai bentuk curi start kampanye adalah salah kaprah, bahkan cenderung tendensius,” kata Nabil kepada wartawan, Jumat (16/12).


Atas dasar itu, Nabil menilai Bawaslu kurang etis seharusnya sebagai badan pengawas, Bawaslu harus proaktif menyosialisasikan hajatan pemilu 2024.

"Jadi berikan ruang yang luas serta dan rambu-rambunya untuk seluruh pihak dapat berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan malah sebaliknya,” tegasnya.

Selain itu, kata Nabil, pernyataan dari komisioner Bawaslu tersebut agar pengurus dan anggota partai politik maupun pejabat negara agar tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung yang terkesan mencuri start kampanye Pemilu 2024.

Sebelumnya, salah satu komisioner Bawaslu, Puadi menyindir Anies telah melakukan kampanye terselubung dan mencuri start kampanye sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 mendatang.

Selain itu, Puadi juga meminta agar pengurus dan anggota partai politik maupun pejabat negara tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung yang terkesan mencuri start kampanye Pemilu 2024.





Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya