Berantas Korupsi, Pemprov DKI Perkuat Langkah Pencegahan

Masih dalam semangat Hari Anti Korupsi Sedunia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ruang Pola Bappeda Blok G, Lantai 2, Kamis (15/12).

Koordinasi dengan KPK ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov DKI untuk membangun semangat serta budaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukuman, tapi juga harus menguatkan sisi pencegahan," tegas Heru Budi.

Heru mengintruksikan jajarannya di tingkat dinas untuk tidak ragu-ragu berkoordinasi dengan Inspektorat maupun KPK terkait apa yang akan dikerjakan.

"Terima kasih saya ucapkan kepada segenap jajaran KPK yang selama ini ikut mengawal Pemprov DKI Jakarta agar memiliki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ungkap Heru.

Heru melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta akan terus menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi di Jakarta, seperti tata kelola ASN berbasis kompetensi, perencanaan, dan penganggaran secara transparan.

Selanjutnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik, integrasi sistem untuk peningkatan pelayanan perizinan dan optimalisasi penerimaan, penerapan manajemen risiko, serta pengamanan aset daerah.

"Hingga kampanye anti korupsi di lingkungan internal Pemprov," pungkasnya.