Berita

Dunia

Rwanda dan Burundi Menempati Posisi Teratas Bebas Visa di Afrika Timur

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 07:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan imigrasi Burundi untuk orang Afrika lainnya telah meningkat secara signifikan. Saat ini, peringkat keterbukaan visa negara tersebut naik 32 peringkat dalam setahun dan menempatkannya menjadi negara bebas visa kedua di blok Komunitas Afrika Timur (EAC).

Bank Pembangunan Afrika (AfDB) dalam laporannya menyebutkan, sejak 2021 Burundi telah menunjukkan kebangkitannya. Ini semua berkat karena Burundi menerima semua pelancong dari Afrika ke negara itu baik dengan perjalanan bebas visa -bagi semua orang Afrika Timur- atau visa pada saat kedatangan -untuk semua orang Afrika lainnya.

Burundi belum memiliki visa elektronik, tetapi tidak mengharuskan orang Afrika mengajukan izin masuk sebelum bepergian ke wilayahnya.


Keputusan Burundi untuk mengizinkan semua orang Afrika bepergian tanpa aplikasi visa membantunya naik dari posisi 44 ke 12, menjadikannya salah satu negara paling maju dalam peringkat keterbukaan visa di benua itu bersama Benin, Nigeria, dan Ethiopia.

Keberhasilan Burundi tidak lepas dari peran Presiden Evariste Ndayishimiye, yang juga menjabat sebagai ketua EAC saat ini, karena telah mereformasi kebijakan imigrasi dan luar negeri negaranya sejak ia berkuasa.

The Africa Visa Openness Report 2022 juga menunjukkan bahwa Rwanda masih menjadi negara dengan peringkat tertinggi dalam hal bebas visa. Rwanda mengizinkan pengunjung dari 18 negara Afrika tanpa visa, sementara memberikan visa kepada semua orang Afrika lainnya pada saat kedatangan.

Posisi lainnya terisi oleh Benin, Seychelles, Gambia, dan Ghana.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya